BALIKPAPAN-Terbongkarnya praktik tambang ilegal di kawasan KM 48, Bukit Merdeka, Samboja, Kukar masuk dalam radar. 

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Edward Hutapea menerangkan, meski sudah memeriksa sejumlah saksi, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka.

“Nanti akan disampaikan dalam pres rilis. Saat ini kami masih melakukan pendalaman untuk bisa menetapkan pihak yang bertanggung jawab (tersangka),” kata dia dikonfirmasi, Senin (28/3).

Diketahui saat ini ada tiga saksi yang diperiksa dalam kasus tambang ilegal ini. mereka adalah RW, yang berperan sebagai penambang atau koordinator lapangan, kemudian M, yang berperan sebagai pemilik lahan sekaligus sebagai pemodal bersama A berstatus terperiksa. 

Tim gabungan dari Pomdam VI/Mlw, Deninteldam VI/Mlw dan Balai Gakkum KLHK  menghentikan operasional penambangan batubara ilegal  di Km 48, Tahura Bukit Soeharto, Desa Bukit Merdeka, Samboja, Kukar, Kamis (24/3).

Kasus tambang ilegal yang terjadi di kawasan penyangga IKN tersebut mengaku  dibekingi oleh Kasum TNI, Pangdam VI/Mlw dan Kapolda Kaltim. 

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman, Kolonel Inf Taufik Hanif, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa informasi ini tidak benar dan hanya akal-akalan petambang.

"Penambangan ini tidak ada hubungannya dengan Kasum TNI, Pangdam VI/Mlw maupun Kapolda Kaltim," terangnya.

Kapendam VI/Mlw menjelaskan, pihak Kodam VI/Mlw sangat  gerah lantaran para pelaku mencatut nama pejabat TNI dan Polri, apalagi lokasi penambangan liar tersebut berada di wilayah penyangga IKN yaitu lahan Tahura dimana berdasarkan Undang-Undang tidak boleh ditambang. Setelah mendapatkan laporan tentang adanya kegiatan dan pencatutan nama tersebut, Pangdam memerintahkan Dandeninteldam dan Danpomdam VI/Mulawarman dibantu dari Balai Gakkum Kementerian LHK untuk menyelidiki dan melaksanakan penyetopan operasional penambangan ilegal tersebut.  

Dari pengungkapan tersebut, Tim Gabungan mengamanakan 10 unit Eksavator, 3 unit Dozer, 1 unit Loder, 7 unit DT dan 1 unit tanngki bahan bakar.  Adapun dari penyelidikan awal diketahui bahwa pemilik lahan seluas 3,4 Ha tersebut adalah saudara M, koordinator di lapangan adalah RW, sedangkan pemilik modal adalah A dan M.  

Ditegaskan oleh Kapendam bahwa Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kaltim akan menjamin keamananan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini ditunjukkan dengan telah didirikannnya Posko Kodam VI/Mlw di Lokasi IKN.  Kodam VI/Mlw telah berkomitmen akan selalu siap mendukung dan bersinergi dengan pihak berwenang dan institusi lainnya untuk menjaga wilayah Kaltim dari segala bentuk ancaman yang ada.

Untuk kasus penambangan illegal ini proses selanjutnya diserahkan kepada Balai Gakkum Kementerian LHK Provinsi Kaltim, dan terhadap kasus ini Kodam VI/Mlw akan mengawal kasusnya sampai dengan tuntas. (hul)