BALIKPAPAN-Isu lingkungan, peningkatan kapasitas SDM dan perlindungan masyarakat adat jadi topik utama Dialog dan Ngopi Sore Ibu Kota Negara (IKN), yang digagas anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudin, Sabtu (14/5).

Sejumlah pihak menilai, rencana pembangunan IKN belum sepenuhnya menaruh perhatian terhadap tiga isu tersebut.

Soal isu lingkungan misalnya, aktivis lingkungan di Balikpapan meminta pemerintah lebih serius memerhatikan ekosistem di Kawasan Teluk Balikpapan yang terancam proyek pembangunan IKN. Maklum saja, Teluk Balikpapan merupakan akses utama logistik pembangunan IKN, sehingga banyak pihak khawatir keberlangsungan teluk bakal kian terancam.

Selain itu, isu keberadaan masyarakat adat di kawasan IKN juga tak boleh dilupakan. Mereka tak boleh dipinggirkan, ketika IKN nanti benar-benar terwujud.

Hetifah menilai, pro kontra dalam pembangunan IKN merupakan hal yang wajar. Lewat diskusi tersebut, ia ingin mendapat gambaran utuh terkait tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Diskusi tersebut juga dihadiri Koordinator Ahli Tim Transisi IKN Wicaksono Sarosa, Deputi Pemasaran dan Komunikasi Publik Indonesia Cheative Cities Network (ICCN) Galih Sedayu serta perwakilan civil society, asosiasi profesi, perguruan tinggi hingga media masa.

“Lewat diskusi ini kami ingin perspektif dan harapan yang disuarakan dapat menjadi masukan bagi tim ahli transisi IKN,” kata Hetifah.

Isu lingkungan, khususnya kawasan Teluk Balikpapan, kata Hetifah wajib menjadi perhatian pemerintah. Ia tak ingin, pembangunan IKN nanti mengorbankan keanekaragaman hayati yang ada di Teluk Balikpapan.

“Harus ada solusi agar kawasan teluk terjaga dan kesejahteraan nelayan di sana juga meningkat. Kita tentu tidak ingin pembangunan IKN ini hanya menguntungkan satu pihak saja,” kata politisi Partai Golkar ini.

Koordinator Ahli Tim Transisi IKN, Wicaksono Sarosa mengatakan, masukan yang didapat dari diskusi ini akan diteruskan kepada Kepala Badan Otorita.

Sejumlah catatan, juga mendapat perhatian dirinya, salah satunya adalah kerusakan di mangrove Teluk Balikpapan, yang disampaikan pegiat lingkungan. Ia  menduga proyek tersebut bukan bagian IKN dan tidak masuk kawasan IKN.

“Mungkin mereka pihak yang ingin memanfaatkan dari pembangunan IKN. Tapi tentu ini akan kami sampaikan ke Badan Otorita,” kata dia.

Ia juga sepakat, jika kapasitas SDM di Kaltim mesti ditingkatkan, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses-proses perpindahan IKN. “Termasuk keberadaan nelayan yang khawatir tergusur ini juga akan diperhatikan,” kata Wicaksono.

Deputi Pemasaran dan Komunikasi Publik Indonesia Cheative Cities Network (ICCN), Galih Sedayu mengatakan, pembangunan IKN tak melulu soal investasi fisik, melainkan investasi sosial. (hul)