BALIKPAPAN-Persiapan Balikpapan menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kaltim besar kemungkinan tak bakal terganggu konflik di tubuh KONI Balikpapan.

Kedua belah pihak yang berseteru, yakni pihak Muhammad Ridwan dan Muslimin Amin sepakat melupakan sejenak konflik dan memilih fokus persiapan menuju Porprov VII Kaltim di Berau, yang menyisakan lima bulan.

Pj Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, kesepakatan dua belah pihak ini tercapai pada rapat yang berlangsung di Balai Kota, Selasa (14/6).

"Pemerintah memutuskan untuk mengambil alih seluruh agenda persiapan menuju Porprov Kaltim. Ini karena dua belah pihak tak merumuskan titik temu soal konflik di tubuh KONI Balikpapan," jelas Muhaimin selepas rapat.

Sebelumnya, pemerintah memberikan empat opsi terkait konflik KONI Balikpapan. Yang pertama, kompromi kepengurusan. Yang kedua, mengakui pihak yang akan dilantik. Yang ketiga, menggelar musyawarah kota luar biasa (Musorkotlub) dan yang keempat dikelola oleh DPOP Kota Balikpapan.

“Tiga opsi pertama tidak ada yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makanya diputuskan opsi yang keempat,” tegas Muhaimin.

Nantinya, pemerintah lewat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) Kota Balikpapan, yang akan melakukan proses entry by number maupun entry by name atlet, yang diproyeksikan berlaga pada multiajang empat tahunan ini.

Pun dengan segala keperluan anggaran, baik pembinaan menuju porprov, peralatan tanding maupun anggaran lain akan ditanggung oleh DPOP Kota Balikpapan.

"Tentu saja DPOP nantinya akan tetap berkoordinasi dengan kedua belah pihak dalam penyusunannya," jelas Muhaimin.

Pemerintah, kata Muhaimin, terpaksa melakukan langkah ini semata-mata untuk menyelamatkan prestasi olahraga di Balikpapan.

"Ada atlet, ada pelatih, ada pengurus cabor dan ada orang tua atlet yang juga mesti kita pikirkan," ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ini.

Sementara juru bicara pihak Muslimin Amin, Ali Bausat mendukung opsi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. 

“Ini langkah yang sangat bagus dan memang harus diambil alih oleh pemerintah,” jelas Ali.

Apalagi, Dispora Kaltim, diklaim sudah memberi lampu hijau kepada DPOP Balikpapan untuk melakukan proses entry by number maupun entry by name.

Sementara Hasbi Muhammad, perwakilan pihak Ridwan Andreas mengaku mempersilahkan DPOP Balikpapan, jika ingin mengambil alih proses entry by number dan by name. “Semoga saja diterima di sana (PB Porprov),” ucapnya.

Sementara soal keinginan DPOP Balikpapan mengambil alih persiapan Porprov VII Kaltim, pihaknya mengaku terbuka saja. Termasuk persiapan peralatan tanding.

“Anggaran untuk peralatan tanding memang baru kami usulkan di APBD Perubahan. Tapi pembinaan yang lain juga mesti berjalan,” kata Hasbi. (hul)