TANA PASER - Ketidaktahuan dan minimnya pimpinan OPD tentang penyimpanan data instansinya sendiri menjadi perhatian khusus Bupati Paser Fahmi Fadli. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi satu data yang digagas Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (DKISP) Paser.

Fahmi menyebut setiap kunjungan kerja ke pusat, pasti yang di tanyakan ialah data dari daerah. Kadang-kadang saat ditanyakan ke dinas terkait semua belum siap dan masih mencari. 

"Tunggu sebentar saya carikan dulu. Padahal sekarang sudah eranya teknologi," kata Fahmi, Selasa (28/6).

Jangan sampai data ini menggagalkan realisasi kelanjutan pembangunan di daerah. Sering kali dadakan surat dari Kementerian datang mengundang. Daerah harus siap. Jika tidak, akan begini gini saja Paser. Betapa pentingnya sebuah data, akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah di akses. Ini semua di bangun melalui satu data. Sering kali data Pemkab Paser dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Paser berbeda. Dia meminta tiap OPD dan pimpinan harus peka terhadap data ini. 

Kepala DKISP Paser Ina Rosana mengatakan saat inindata masih sulit didapatkan meskipun sudah terintegrasi tiap dinas. Kebijakan tata kelola data ini ialah untuk kemajuan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga bisa profesional, partisipatif dan transparan. Rapat koordinasi satu data, bertujuanmenuju satu data Indonesia sesuai keinginan presiden. 

Baru 15 OPD yang strategis bisa kelola data dan baru 485 elemen data. Melihat realisasi nya masih jauh sekali berdasarkan standar data dari pusat. 

"Kita harapkan langkah pertama saja dulu bagaimana menginput," kata Ina. 

Dari 15 OPD yang lengkap elemen datanya itu pun baru 2 OPD. Yaitu Disdukcapil dan Diskominfo. Pentingnya satu data se Kabupaten Paser untuk mendukung transformasi digital. Data ini harus berkelanjutan. Tujuannya ialah mendukung visi misi bupati Paser yaitu Paser MAS agar bisa terwujud. 

"Semoga tersedia data valid dan berkelanjutan. Operator harus berperan aktif untuk penginputan," kata Ina. (Adv/jib)