BALIKPAPAN-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Balikpapan menyatakan banding atas putusan majelis hakim tindak pidana korupsi PN Samarinda, pada kasus korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar.

Kepala Kejari Balikpapan Ardiansyah, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Balikpapan Rudi Susanta, mengatakan, upaya banding ditempuh setelah vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah ketimbang tuntutan JPU.

Sebagai informasi, pada 21 Juni kemarin, majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan vonis 8 tahun pidana penjara kepada terdawka Andi Walinono. Atas vonis ini, Andi Walinono menyatakan banding.

“Atas putusan ini kami menyatakan banding. Apalagi vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni 10 tahun pidana penjara,” kata Rudi.

Sementara terdakwa Rusdiana, pada sidang kemarin divonis pidana penjara 5 tahun 6 bulan, pidana denda dan juga pidana uang pengganti. Sedangkan terdakwa Dwi Haryanto telah dijatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan, ditambah pidana denda.

Vonis yang dijatuhkan kepada dua terdakwa itu, kata Rudi, lebih rendah ketimbang tuntutan JPU, yakni 9 tahun penjara.

"JPU menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim belum memberikan efek jera dan tidak memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat saat ini. Sehingga kami menyatakan banding," ungkap Rudy.

Tidak hanya itu menurut Rudi perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat. 

"Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa atau extra ordinary crime dan mengenai penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih berat,"tegasnya.

Mantan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampas Kejari Kukar ini menambahkan memori banding sudah disampaikan kepada Pengadilan Tipikor Samarinda baru-baru ini.

Sebagai informasi, ketiga terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus yang sebelumnya diputus dengan terdakwa Robi Ruswanto selaku Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Balikpapan Tahun 2014 dan Astani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Di mana pada Februari 2022 Kejari Balikpapan menerima serah terima tersangka dan barang bukti tahap atas pengembangan perkara pengadaan lahan TPA Manggar yakni terdakwa Andi Walinono, Ruadiana, dan Dwi Haryanto.

"Terkait penanganan ke dua terdakwa terdahulu (Astani dan Robi Ruswanto) saat ini dalam upaya hukum kasasi dan sedang berjalan," tambah Rudi. 

Diketahui nilai kerugian keuangan negara akibat tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur didapat temuan senilai Rp 12.997.560.000 dari nilai kegiatan proyek senilai Rp22 Miliar.

Dengan rincian kerugian negara pada tahun 2014 sebesar Rp 10.407. 460.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 2.590.100.000. Luasan lahan yang dijadikan obyek dalam lahan TPA Manggar ini dibagi dalam dua tahap tahun anggaran. Untuk tahun anggaran 2014 seluas 148.878 meter persegi. Untuk pengadaan yang dianggarkan tahun 2015 seluas 25.901 meter persegi. (hul)