BALIKPAPAN – Bapemperda kembali menyusun raperda. Kali ini tentang izin penyelenggaraan reklame. Tujuannya agar keberadaan reklame tidak mengganggu keindahan kota. Namun justru menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD).

Pembahasan raperda inisiatif DPRD Balikpapan telah disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (4/7). Ketua Bapemperda Andi Arif Agung menjelaskan, pajak reklame berpotensi besar untuk meningkatkan PAD.

“Balikpapan merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi dalam penyelenggaraan reklame,” katanya. Namun saat ini pengendalian reklame belum maksimal karena tidak ada alat yang mampu mengidentifikasi reklame.

Mulai dari lokasi, jenis, ukuran, dan jangka waktu reklame yang berlaku. Serta bagaimana menjaga ketertiban reklame. Apalagi potensi polusi visual jika pemasangan reklame tidak sesuai dengan rencana pembangunan kota.

Sehingga agar penyelenggaraan reklame berjalan optimal, pihaknya merasa perlu ada kajian membuat peraturan yang mendalam hingga komprehensif. Meski sebelumnya sudah tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Dia menambahkan, seiring berkembangnya perundang-undangan disertai permasalahan di Balikpapan, perda ini perlu diperbarui untuk menyesuaikan zaman. Belum lagi karena Balikpapan menjadi kota penyangga IKN.

“Berarti potensi ekonomi khususnya dari reklame akan semakin meningkat,” tuturnya. Ada pun sasaran yang diwujudkan dalam raperda adalah optimalisasi penyelenggaraan reklame dengan mewujudkan dari sisi kepastian hukum.

Kemudian memastikan hak kewajiban masyarakat dan dunia usaha. Sehingga dapat meningkatkan pajak reklame yang akan berdampak pada PAD dan APBD. Semua bagian dari mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv/din)