BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan resmi menerima laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021. Ini dilakukan melalui rapat paripurna ke-14 masa sidang II pada Selasa (5/7).

Agenda pembahasan yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban wali kota atas LKPJ 2021. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh. Sementara dari Pemkot Balikpapan diwakili oleh Pj Sekkot Balikpapan Muhaimin.

Abdulloh menuturkan, setiap fraksi telah menyampaikan pendapat akhir fraksi. Kemudian pihaknya sudah menerima LKPJ 2021. Namun DPRD Balikpapan masih harus bergerak cepat menyelesaikan agenda selanjutnya.

Pekerjaan yang belum selesai yakni nota penjelasan LPJ APBD 2021. “Targetnya 25 Juli sudah rampung rangkaian paripurna,” katanya. Jika LPJ telah dilalui, pihaknya bisa segera bekerja untuk membahas APBD 2023 dan APBD Perubahan 2022.

Dia menjelaskan, selama rangkaian belum rampung termasuk LPJ, maka tidak boleh ada pembahasan APBD 2023 dan APBD Perubahan 2022. “APBD Perubahan harus sudah disahkan selambat-lambatnya September. Sementara ini sudah masuk Juli,” katanya.

Maka merampungkan LPJ merupakan agenda prioritas yang dikejar oleh wakil rakyat. Dalam waktu dekat akan digelar rangkaian rapat paripurna. “Kami maraton ini satu hari bisa tiga paripurna untuk memposisikan diri sesuai schedule,” pungkasnya.

Setelah merampungkan LKPJ 2021, DPRD Balikpapan juga sekaligus melanjutkan dua agenda paripurna lainnya. Pertama nota penjelasan wali kota Balikpapan atas raperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Kemudian masih di hari yang sama dilanjutkan rapat paripurna jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah. (Adv/din)