BALIKPAPAN-Puluhan warga warga RT 37 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, melakukan protes di kawasan Transad Kilometer 8, pada Jumat (8/7). Mereka membentangkan spanduk penolakan terhadap upaya perampasan tanah yang sudah mereka duduki puluhan tahun silam.

Dari spanduk yang dibentangkan, warga tidak rela tanahnya dirampas oleh pihak Kodam Vl/Mulawarman. Warga juga menuntut agar Kodam VI Mulawarman memerintahkan pihak pertanahan Balikpapan untuk membuka blokir atas tanah milik masyarakat. 

Selain itu, mereka juga menuntut pihak Kodam untuk menghentikan pemasangan patok hingga penggusuran tanpa ada dasar surat yang sah. 

Warga mengatakan, pihak Kodam VI Mulawarman berdalih dengan Surat Keputusan (Gubernur) Nomor 4 Tahun 1977, bahwa seluas 1.000 hektare di kawasan itu dihibahkan untuk Kodam VI Mulawarman.

Namun warga mengklaim bahwa lahan tersebut telah lebih dulu diduduki sejak tahun 1965 bahkan sebagian besar sudah ada yang bersertifikat.

“Tahun 1965 Kampung Toraja ini sudah berdiri, tahun 1969 warga sudah ada bercocok tanam, dan tahun 1972 sudah ada segel tanah dan pematokan," kata Aji Karlinawati Iskandar, warga yang lahannya telah digusur Februari lalu.

Ia juga heran, kenapa Kodam VI Mulawarman baru menyoal lahan akhir-akhir ini. padahal selama puluhan tahun, warga tak pernah bermasalah.

Ketua RT 37, Semuel Sanda mengatakan, ada 80-an kepala keluarga yang terdampak proyek ketahanan pangan ini dengan total luasan lahan mencapai ratusan hektare.

“Dari generasi ke generasi, kami sudah mengelola lahan di sini. Kalau SK Gubernur itu kan di Karang Joang, Balikpapan Utara. Sementara lahan kami ini di Manggar, Balikpapan timur,” jelas dia.

Selain kecewa dengan upaya penyerobotan lahan warga, Ketua Forum Warga RT 37 ,Johanis Nani, juga menyayangkan adanya pemblokiran pengurusan peningkatan status lahan atau sertifikat warganya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia meminta BPN membuka blokir tanah milik warga.

“Karena setiap kami mengajukan peningkatan surat-surat tanah kami itu ditolak oleh BPN. Oknum TNI Kodam VI/Mulawarman juga merusak tanaman warga dan mengancam warga untuk keluar dari sini,” ungkap dia.

Dikonfirmasi, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI Mulawarman Kolonel M Taufik Hanif menyebut, pihaknya telah mendapatkan hibah dari Pemprov Kaltim sesuai SK Gubernur. Dari 1.000 hektare yang diberikan, 500 hektare sudah disertifikasi.

Soal aksi protes warga RT 37, Kelurahan Manggar, Taufik tak ingin banyak berdebat. Dia menyebut pihaknya hanya berpatokan pada titik koordinat, bukan pada wilayah.

“Patokannya adalah SK dari Gubernur. Jadi tanah yang diklaim itu masuk dalam koordinat tanah yang dihibahkan oleh Pemprov Kaltim. Jadi kita patokannya koordinat, bukan wilayah,” jelas dia.

Lahan tersebut, kata Taufik, disiapkan untuk pembangun ketahanan pangan penunjang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Ia juga mengklaim sudah mensosialisasikan kepada warga dan berkoordinasi dengan BPN sebelum melakukan pematokan. Dia juga mempersilahkan warga menempuh jalur hukum jika keberatan. (hul)