BALIKPAPAN-Pelibatan masyarakat khususnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam menjaga sumber daya kelautan perlu dioptimalkan. Ini untuk mengantisipasi maraknya aksi perusakan lingkungan di kawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Mereka (Pokmaswas) selama ini punya peran penting melaporkan temuan-temuan aktifitas ilegal di laut. Sebab, kalau kami mengawasi sendiri tentu tidak bisa di tengah segala keterbatasan,” kata Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan, Johanis Medea pada Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan SDKP melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, di Balikpapan, Selasa (19/7).
Terlebih, lanjut Johanis, Stasiun PSDKP Tarakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, saat ini terkendala minimnya sumber daya manusia (SDM).
Membawahi tiga provinsi yakni Kaltim, Kalsel dan Kaltara membuat PSDKP Tarakan otomatis wajib bekerja ekstra keras untuk melakukan pengawasan.
"PSDKP tidak bisa berdiri sendiri. Selain menggandeng aparat hukum, sangat penting untuk menggandeng atau melibatkan masyarakat dalam hal ini Pokmaswas," imbuh Johanis.
Di samping berperan dalam mengawasi dan melaporkan aktifitas terlarang di laut, Pokmaswas disebut Johanis, jadi ujung tombak pemerintah dan PSDKP untuk mensosialisasikan program terkait penangkapan ikan sesuai regulasi.
Sejauh ini, kata Johanis, sejumlah pelanggaran masih kerap terjadi di kawasan perairan Kalimantan Timur, Selatan dan Utara. Mulai dari penggunaan bom ikan, setrum, cantrang hingga racun untuk menangkap ikan.
“Potensi sumber daya perikanan di Kaltim tinggi. Ini membuat kegiatan penangkapan ikan yang merusak masih marak terjadi,” kata dia.
Sementara Pengawas Perikanan Ahli Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Matheus Eko Rudianto menambahkan, di setiap provinsi sudah ada satu kantor Satuan Pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan di samping kantor cabang pangkalan di Kota Tarakan.
Keberadaan satu kantor Satuan Pengawasan di setiap provinsi, diakui Eko memang sangat jauh dari cukup. “Ya pasti kurang, karena daerah pengawasannya kan banyak dan luas. Makanya peran masyarakat itu sangat penting,” jelas Eko.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G Budi Satrio Djiwandono mengakui permasalahan di pengawasan sumber daya kelautan adalah kurangnya dukungan anggaran. Dia juga tak segan menyebut tugas yang diemban PSDKP terlalu besar, jika melihat luas kawasan laut yang mesti diawasi.
“Kami dari Komisi IV DPR RI akan terus mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi dukungan anggaran, khususnya bagi Kaltim,” katanya.
Kawasan laut di Kaltim, sebut Budi memang menjadi prioritas seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dia menilai, Kaltim butuh satuan pengawasan untuk menjaga sumber daya laut dan perikanan yang ada.
“Tentu kita tidak ingin pencurian ikan dan penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang terjadi di wilayah Kaltim. Makanya kami mendorong ada satuan pengawasan khusus yang dibangun di Kaltim,” jelas dia.
Tak lupa dia juga mengapresiasi peran Pokmaswas yang selama ini berkontribusi terhadap pengawasan sumber daya laut dan perikanan. Ia yakin dengan sinergi yang baik pengawasan sumber daya kelautan bisa dilakukan secara optimal. (hul)