BALIKPAPAN-Niat hati membahagiakan istri tak selalu berjalan mulus. Ini yang dialami Muhammad Daud (55). Tanah yang dia beli untuk sang istri, senilai nyaris Rp 2 miliar, di Perumahan Grand City Balikpapan, Cluster Forestville, hingga kini sertifikatnya tak kunjung dia terima.

“Padahal sudah lunas sejak 2017 lalu. Ini buktinya,” ujar Daud sembari menunjukan Surat Pesanan Kavling yang juga memuat rincian pembayaran tanah tersebut.

Saat ini di tanah seluas kurang lebih 420 meter2 tersebut sudah berdiri bangunan megah tiga lantai untuk sang istri. Ongkos juga lumayan, Rp 10 miliar lebih.

Rumah megah bercat putih di Blok K8, Nomor 45 tesebut juga dilengkapi lift itu dihadiahkan untuk sang istri, Hajah Farida.

“Tanah ini sudah lunas sejak 2017 lalu, atas nama istri muda saya. Kok sampai ini sertifikatnya tidak dikasih, ada apa ini,” kata pengusaha pelabuhan ini.

Daud mengaku sudah beberapa kali menanyakan persoalan sertifikat ini kepada PT Sinar Mas selaku pengelola Grand City. Namun, jawaban yang diterima tak membuatnya puas. “Katanya masih diurus terus,” ujar Daud.

Sebagai informasi, Daud membeli lahan tersebut dengan harga Rp 1.987.084.000 pada November 2014. Sesuai perjanjian, tanah akan dibayar tunai bertahap hingga lunas pada 16 November 2017.

Dikonfirmasi terpisah, Land Acquisotion Permit and Security Kalimantan Dept Head Sinar Mas, Piratno memastikan, sertifikat tanah atas nama Hj Farida yang dibeli oleh Muhammad Daud sudah terbit.

"Sertifikatnya nya sudah pecah atau split, jadi tinggal dilaksanakan proses AJB (akta jual beli). Tentu untuk ke sana ada prosesnya, kelengkapan apa saja. Kami akan follow up secepat mungkin agar sertifikatnya bisa segera balik nama," katanya Kamis (21/7) siang.

Persoalan yang kini mencuat, lanjut dia, diduga karena ada miskomunikasi antara pengembang dengan Muhammad Daud sebagai customer.

Dia menjelaskan bahwa Hajah Farida membeli tanah kavling, maka pembangunan dilakukan pribadi sehingga segala pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi tanggungjawab pemilik.

"Artinya terserah dari pemilik bangunannya seperti apa kan yang memverifikasi (IMB,Red) dari kedinasan jadi di situ ada type nya berdasarkan type penerbitan IMB maka akan dilakukan proses untuk PBB pemecahan itu bukan hanya tanahnya," tuturnya.

Untuk saat ini sertifikat yang ada untuk sertifikat lahan, sehingga harus masuk bangunan rumah yang saat ini sudah terbangun.

"Sebagai gambaran jika rumah type 500 meter persegi berarti luas bangunan 420 meter persegi di situ ada nilai harga tanah berapa harga bangunanya, sehingga disitulah dasar untuk pengenaan BPHTB dan PPh kalau itu sudah dilakukan saya yakin untuk setifikatnya langsung balik nama sesui dengan surat."bebernya.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Hajah Farida agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut yang dapat merugikan para pihak. (hul)