BALIKPAPAN-Pembentukan Perusahaan Sub Holding Pertamina yang sudah berjalan dua tahun dinilai tak memberikan dampak signifikan. Ketua Serikat Pekerja Mathilda Kalimantan, Mugiyanto menyebut, bisnis inti Pertamina saat ini sudah tidak ada, semenjak Pertamina membentunk enam sub holding, pada 2020 lalu. 

Semenjak membentuk perusahaan sub holding, Pertamina Persero disebut Mugiyanto hanya berstatus sebagai perusahaan portofolio semata.

“Bisnis inti sekarang tidak ada. Sekarang jadi sub holding punya entitas sendiri. Usaha operasional diserahkan ke sub holding. Ada enam sub holding,” kata Mugiyanto di sela seminar  Kilas Balik Pembentukan Sub Holding Pertamina dalam rangka HUT SP Mathilda ke 21, di gedung Banua Patra, Balikpapan Sabtu (23/7).

Sebagai informasi, ada enam sub holding yang dibentuk oleh Pertamina, Enam subholding yang dimaksud adalah Subholding Upstream, Subholding Refining dan Petrochemical, Subholding Commercial and Trading, Subholding Gas, Subholding Integrated Marine Logistics, dan Subholding Power and New Renewable Energy.

Kondisi ini, kata Mugiyanto, membuat peran Pertamina sebagai kepanjagan tangan negara jadi terdegradasi. Pertamina dinilai tak bisa lagi menjalankan perannya dalam pengelolaan energi untuk menjamin ketersediaan energi nasional.

“Karena sub holding ini akan mencari keuntungan masing-masing, sehingga Perpres 91 tahun 2014, yang mengatur distribusi harga BBM tidak bisa lagi dilakukan. Sebab sub holding ini statusnya perushaan swasta,” beber dia.

Lebih lanjut Mugiyanto menduga ada misi tersendiri dari Kementerian BUMN di balik sub holding ini. karenanya, dalam seminar kemarin, SP Mathilda juga mengundang Direktur Keuangan Pertamina.”Kami ingin transparan, golnya (subholding) ini apa?. Ini sudah dua tahun berjalan. Kami akan evalusi dan ternyata dampaknya tidak semakin baik,” kata dia.

Salah satu yang dia sorot adalah harga BBM yang tidak terkendali karena diserahkan kepada mekanisme pasar. Ia pun mempertanyakan siapa pihak yang paling diuntungkan dalam kebijakan ini. “Apakah ini untuk memperkuat BUMN?, saya rasa tidak. Apakah ini ada pesanan oligarki. Itu yang  jadi tanda tanya besar,” katanya.

Sementara Pengamat Ekonomi/ Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy menilai pembentukan sub holding oleh Kementerian BUMN merupakan model liberasasi. Terutama liberalisasi pada BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak.

“Asal muasal pada pendekatan komoditas atau sektor. Lalu itu tidak cukup, ternyata BUMN-BUMN itu tetap menguasai, contoh saja Pertamina masih menguasai SPBU. Bagi mereka melawan market leader SPBU (Pertamina) ini berat. Nah kemudian masuk pada kelembagaan dan keuangan tujuan tetap sama yakni liberalisasi,” jelas Noorsyi, yang menjadi salah satu pembicara pada seminar tersebut.

Soal libelarisasi ini, sejatinya tak hanya dialami Pertamina, namun BUMN lain, salah satunya adalah PLN. ”Lalu dijual diprivitasi, di-IPO-kan. Probelmnya pada keuangan. Tapi saya berpendapat berbeda,” ucapnya.

Noorsy mengakui dia pernah menggagas pembentukan holding saat menjadi anggota DPR pada 1998-2001. Tapi tidak dalam rangka penilaian pasar. “Penilaian harga  pasar perusahaan  tidak penting. Pentingnya adalah penguasaan pasar atas hajat hidup orang banyak. Itu gagasan saya,” kata dia,

Saat itu, ia mengaku ingin memisahkan entitas bisnis dengan entitas politik. Dirinya tidak ingin BUMN dijadikan sapi perah. “Jangan sampai entitas ini diintervensi, masuk politik,” ujarnya.

Hanya saja, saat ini gagasan pembentukan holding itu sudah bergeser. Yakni bertujuan menciptkan nilai pasar perusahaan. “Saya nggak setuju, saat mencapai market value creation. Motifnya pasti akan IPO ,motif modal padahal,” tandasnya.

Dia menjelaskan ada dua keunggulan Indonesia terhadap hajat hidup orang banyak yakni  keunggulan pada sumber daya tinggi dan pasar captive yakni 220 juta penduduk yang menggiurkan orang luar.

“Dan itu berhasil dilakukan Tiongkok. Tiongkok berhasil menciptakan sumber dayanya dalam bentuk ketahanan atas sektor-sektornya tapi sekaligus mempertahankan pasarnya,” ujar dia memberi contoh. (hul)