BALIKPAPAN-Sejumlah persoalan mesti dituntaskan Pemkot Balikpapan sebelum merealisasikan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, termasuk meladeni gugatan yang dilayangkan warga di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Terbaru, salah satu warga, Ismir Nurwati melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemkot Balikpapan. Selain menggugat Pemkot Balikpapan, Ismir juga menggugat sejumlah pihak, mulai dari Satpol PP Kota Balikpapan, Pemprov Kaltim, Kantor BPN Balikpapan serta RS Ibu dan Anak.

Andi Susilo Mujiono, kuasa hukum dari Ismir Nurwati, menuding pemerintah menyertifikatkan tanah seluas kurang lebih 2000 meter persegi, yang bakal dibangun RS Balikpapan Barat, tanpa sepengetahuan kliennya.

“Jadi tanah itu ditempati klien saya secara turun temurun sejak 1950-an dan ada segelnya, kok tiba-tiba pemerintah menyertifikatkan tanah tersebut tanpa sepengatahuan klien saya,” kata Andi di selepas mediasi dengan para tergugat di PN Balikpapan, Senin (25/7) siang.

Perwakilan keluarga Ismir Nurwati, Kandarudin menambahkan, pemerintah sudah melakukan pembayaran terhadap sejumlah warga yang tinggal di tanah milik Ismir. Merekamendapat uang ganti rugi dengan nominal bervariasi, antara Rp 36 juta hingga Rp 86 juta.

“Padahal warga ini bukan pemilik tanah, mereka ini hanya diberi izin menempati saja,” kata Kandar.

Selain itu, Kandar menilai pemberian ganti rugi itu cukup janggal. Jika berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, seperti Cemara Rindang, Taman Bekapai dan Pelabuhan Somber, ganti rugi baru bisa diberikan saat sudah memiliki kekuatan hukum yang sah.

“Ini kan belum, kenapa kok tiba-tiba sudah diberi ganti rugi. Kan jadi pertanyaan,” kata dia heran.

Kendati menggugat, Kandar menyebut tak ada niatan untuk mempersulit. Dia hanya berusaha agar hak-hak pemilik lahan dipenuhi secara layak oleh Pemkot Balikpapan. 

Pada sidang pertama Senin (25/7), majelis hakim PN Balikpapan memberikan kesempatan mediasi bagi pihak yang menggungat dan tergugat selama satu minggu ke depan. “Tanggal 3 Agustus nanti kami akan mediasi lagi di PN Balikpapan. Jika tidak ada titik temu maka akan dilanjutkan (sidang),” tutup Andi. (hul)