BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan telah menyepakati LPJ APBD 2021, Senin (25/7). Sebagai tahapan terakhir digelar rapat paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi. Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan berita acara.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh memimpin rapat tersebut. Rapat paripurna berlangsung secara hybrid. Anggota dewan yang hadir secara langsung sebanyak 35 orang. Sementara Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengikuti rapat paripurna melalui video conference.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir atas rancangan perda APBD 2021. Meski ada banyak catatan yang menyertai laporan tersebut.

“Setiap fraksi menyampaikan argumentasi. Seperti dari tahun ke tahun soal keluhan tidak optimalnya penggunaan anggaran yang dikelola Pemkot Balikpapan,” ungkapnya. Sebagian besar fraksi memberikan catatan khusus soal itu.

“Namun prinsipnya semua fraksi sudah menyetujui pertanggungjawaban APBD 2021,” imbuhnya. Hal yang paling disoroti salah satunya dari Fraksi Gerindra soal IMTN. Selama ini banyak tumpang tindih dalam pembebasan lahan.

Sebab setiap pengukuran pertanahan tidak sama. Pihaknya tidak mau kecolongan lagi. Seperti pembebasan lahan Stadion Batakan yang hingga kini belum tuntas. Dia meminta persoalan ini segera dituntaskan.

“Kalau ada persoalan teknis bisa segera dibahas, seperti kemarin disoroti Pengadilan Negeri bisa saja simpan dana pembebasan di sana agar cepat tuntas,” sebutnya. Kemudian menyoroti proses pembuatan IMTN.

“Kalau mau dilegalkan sendiri saja agar tidak ada pungutan. Supaya pendapatan kota maksimal,” tuturnya. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan pimpinan DPRD telah menyepakati LPJ APBD menjadi perda yang tertuang dalam berita acara. (din/adv)