TANA PASER - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjuk dua kabupaten di Kaltim yaitu Paser dan Berau, untuk dijadikan pilot project masing-masing dua desanya sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dua desa tersebut ialah Janju di Kecamatan Tanah Grogot dan Songka di Kecamatan Batu Sopang. 

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Paser Amir Faisol mengatakan dipilihnya Paser dua desanya, karena telah memenuhi beberapa indikator. Diantaranya ialah Kepala Desa Songka yang merupakan bergender perempuan, dan Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf yang juga perempuan. 

"Ditambah lagi indikator lainnya yang telah dinilai oleh kementerian terkait," kata Amir, Rabu (27/7). 

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian PPPA  Dermawan mengatakan dari 200 ribu penduduk Kabupaten Paser, 48 persen perempuan, dan 30 persen anak-anak. Potensi luar biasa di daerah ini untuk pengembangan program perempuan dan anak. Pembangunan untuk mereka ialah keharusan, bukan lagi pilihan. Tapi faktanya masih sering terjadi diskriminasi tentang gender. Seperti kekerasan terhadap perempuan, isu perkawinan dan kasus stunting masih tinggi. 

"Ada beberapa program prioritas," tuturnya. Seperti peningkatan dalam kewirausahaan, peran ibu dalam pendidikan dan pengasuhan, penurunan kekerasan, dan pencegahan perkawinan anak. 

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan Kementerian PPPA yang telah menetapkan Desa Labanan Jaya dan Desa Labanan Makmur di Kabupaten Berau dan Desa Janju serta  ongka di Kabupaen Paser sebagai piloting DRPPA. Dia berharap ini berdampak pada terwujudnya  Indonesia Layak Anak  (IDOLA) pada t2030 sekaligus menyongsong tantangan  akan tibanya Indonesia dalam tatanan Planet 50 50 di tahun 2030. 

"Di mana perempuan di Indonesia mendapatkan kesetaraan dan keadilan  mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan politik," katanya. 

Ada 1.038  desa di Kaltim, tentu menjadi tantangan  yang sangat  besar  dalam  mereflikasi DRPPA ke depan. (Adv/jib)