Dadang I K Mujiono

Dosen Hubungan Internasional Universitas Mulawarman

 

SETELAH pagebluk Covid-19 dianggap pemerintahmulai terkendali, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin menunjukan titikterang. 

Pagebluk Covid-19 menjadi titik kritis (critical juncture) bagi pemerintah dalam lintasan wakturencana pemindahan IKN. Wajar jika pemerintahsempat menunda rencana peletakan batu pertamayang semula direncanakan di medio 2021 karenanegara pada masa itu memang sedang tidak baik.

Bahkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan seksi 1 dan 5 Tol Balikpapan-Samarindapada agustus 2021 – tidak ada ucapan sepatah duakata dari Jokowi terkait IKN pada saatmenyampaikan pidatonya. Artinya Jokowi tahu, momen itu bukan untuk IKN.

Namun pasca pagebluk mulai terkendali, pemerintahtancap gas – ditandai  dengan disahkannya UU 3/2022 disertai dengan terbitnya PeraturanPemerintah dan beberapa Peraturan Presiden terkaitIKN. Ini menunjukan bahwa momen IKN sudahkembali. 

Tidak hanya dari segi regulasi IKN, faktanya di lapangan bahwa pembangunan infrastruktur dasarIKN juga sudah mulai marak. 

Mulai dari penyelesaian pembangunan jembatanPulau Balang, pembangunan bendungan Sepaku-Semoi, pembangunan area persemaian Mentawir, sampai terakhir menurut pemberitaan di Kaltim Post adalah pembangunan jalan lingkar Kawasan inti pusat pemerintahan IKN di Sepaku, PPU.

Sedangkan untuk pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara, dan kantor sekretariat presidensedang masuk dalam proses tender. 

Kemajuan IKN menjadi magnet bagi berbagaiinvestor asing

Terlepas dari mundurnya Softbank Group sebagaicalon investor utama pembangunan IKN, namunseiring perkembangan pembangunan IKN di Sepakuyang semakin masif pasca pagebluk Covid-19, banyak negara yang berminat untuk berinvestasidalam pembangunan IKN.

Khusus untuk Kaltim – telah terjadi peningkatanminat bagi Malaysia dan Jepang untuk menjalinkerjasama dengan Kaltim dalam rangka mendukungpemindahan IKN dan menjadikan masyarakat lokaldapat berpartisipasi aktif sebagai warga Ibu Kota. 

Tercatat sejak awal 2022 sampai sekarang telahterjadi beberapa kali persamuhan perwakilan keduanegara di Balikpapan dan Samarinda untukmembicarakan peluang kerjasama. Mulai dari sektorinvestasi, pendidikan, perumahan, infrastruktur, pengolahan CPO, dan pariwisata. 

Bagi Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak – Kaltim memang memiliki kerja sama dalam bingkaikerjasama perbatasan sebelum Provinsi Kalimantan Utara lahir. Namun hal ini tidak menjadi penghambatbagi Kaltim untuk terus menjalin kerjasamaperbatasan karena faktanya Kaltim masih memilikiwilayah perbatasan dengan Sarawak tepatnya di Kab. Mahakam Ulu. 

Oleh karena itu, dengan adanya rencana pemindahanIKN, hubungan kerja sama antara Kaltim dan Sabah-Sarawak memasuki fase baru dimana kedua pihaksepakat untuk memperbarui kerja sama, khususnyakerja sama di bidang pengembangan energi fosil dan terbarukan, dan pengembangan rantai pasokmakanan.

Sedangkan bagi Jepang – meskipun sebelumnyabelum memiliki kerja sama yang erat dengan Kaltim, kunjungan perwakilan Jepang ke Kaltim di tahun2022 merupakan langkah awal yang baik untukmewujudkan kerjasama di antara kedua pihak. 

Peluang dan Tantangan

Tentu dengan adanya minat kerja sama internasionaldari Malaysia dan Jepang ke Kaltim dapatmenciptakan peluang bisnis yang berakibat pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup bagimasyarakat lokal.

Peluang kerjas ama tersebut dapat dimanfaatkanapabila target penerima manfaat kerjasama dapatmenyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh investor.

Misalnya, ketika investor Malaysia inginbekerja sama dalam bidang pengembangan energifosil dan terbarukan, dan pengembangan rantai pasokmakanan bagi penduduk baru IKN. Tentu, target penerima manfaat – dalam hal ini adalah masyarakatKaltim yang bergerak di bidang industri energi(minyak, sawit, gas, dan batu bara) dan logistik(nelayan, petani, dan pengusaha kuliner) paling tidakharus memiliki sertifikasi keahlian dibidanynya agar dapat ikut serta dalam proyek kerja sama tersebut. 

Sama pentingnya tapi kurang menjadi perhatianbersama adalah pengembangan kemampuan bahasaasing dan teknologi informasi bagi mereka yang ingin terlibat di level manajerial. 

Banyak keluhan dari masyarakat lokal ketika banyakdi antara mereka tidak dapat dipromosikan dalamlevel manajerial dan mengaku banyak diisi oleh warga asing. Faktanya, keterisian warga asingtersebut salah satunya  disebabkan warga lokal tidak memilikikemampuan berbahasa asing dan teknologi informasi.

Kemudian kemampuan dalam bidang teknologiinformasi – menurut saya juga menjadi syarat utamaagar masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktifdalam skema kerja sama internasional ini.

Globalisasi yang menyebabkan berkurangnya batas-batas negara dalam hal informasi dan komunikasimenyebabkan masyarakat dari berbagai negara berlomba-lomba memasarkan produk mereka.

Tentu memasarkan produk tersebut tidak akan bisadilaksanakan apabila mereka tidak memilikikemampuan berbahasa asing, teknologi informasi, dan modal. 

Dalam hal ini, modal yang disediakan oleh investor asing tentunya harus menjadi semangat bagimasyarakat lokal agar mau berbenah diri. Artinyameningkatkan kualitas diri agar dapat terlibat dalamskema-skema kerjasama internasional dan bersaingdi kemudian hari. 

Dan yang paling penting, pemerintah daerah juga harus mempersiapkan diri. Tidak hanya daripemangkasan atau pengkajian ulang birokrasi yang membuat ogah investor asing untuk bekerja sama. Kemudian meningkatkan kualitas SDM pegawaipemda. Sampai membentuk pola kerja yang kredibel, berintegritas, dan akuntabel. 

Jangan sampai ajang kerja sama luar negeri hanyadijadikan ajang bagi pejabat daerah untuk jalan-jalanke luar negeri menghabiskan anggaran dan pulangtanpa memberikan hasil yang maksimal bagi daerah.(far)