BALIKPAPAN-Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur menggelar perencanaan dan pembinaan pelayanan publik berbasis HAM 2022, Rabu (3/8). Kegiatan ini salah satu upaya peningkatan kualitas pelayananKemenkuham Kaltim.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Mualimin Abdi mengatakan, di dalam undang-undang dasar, setiap oramg berhak mendapat kemudahan, kepastian, berhak tidak diberlakukan diskriminatif. Karena itu, pihaknya mengimplementasikan agar semua pelayanan Kemenkuham mendapat nilai-nilai itu.

Kegiatan pencanangan dan pembinaan pelayanan publik berbasis HAM di Balikpapan, dilaksanakan terhadap UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM se- Kaltimtara. Kegiatan ini bekerja sama dengan Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM serta dukungan pendanaan oleh Friedrich Naumann Foundation For Freedom. 

Ia menyampaikan, kegiatan ini sebagai upaya dan bagian dari sumbangsih semua khususnya dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia, khususnya pada unit kerja masing-masing.

“Saya lihat, UPT layanan di bawah Kemenkuham Kaltim sudah cukup baik. Misal pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Balikpapan. Sudah ada layanan untuk difabel dan ruang anak. Itulah yang disebut pelayanan publik bernuansa HAM,” terangnya.

Ia menilai, rutan dan lapas di Kaltim sudah masuk kriteria layanan berbasis HAM. “Tinggal penilaian 10 Desember nanti untuk mendapat penghargaan,” bebernya.

Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan evaluasi kepada beberapa pelayanan. “Seperti Kantor Imigrasi Kelas 1, Balikpapan, masih harus memikirkan lahan parkirnya. Karena, struktur bangunan sudah selesai. Perlu dipikirkan bagaimana,” bebernya.

Pihaknya berharap, melalui kegiatan ini, mampu meningkatkan kinerja semakin produktif dengan Mengoptimalkan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Era New Normal saat ini. “Dengan berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan dalam memberikan pelayanan,” terangnya.

Kepala Kanwil Kemenhukam Kaltim Sofyan mengatakan, tujuan kegiatan ini yakni, mewujudkan pelayanan Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM, mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskiriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Lalu, mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan dan mewujudkan amanat Permenkumham RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM,” terangnya.

Pesertanya seluruh UPT di Kaltim, sebanyak 24 UPT. “Dari seluruh UPT, Alhamdulilah, 14 UPT sudah terverifikasi dan mendapat penghargaan institusi pelayanan publik terbaik. Dengan kegiatan ini, kami harap para UPT bisa mempertahankan itu. Yang belum, bisa mengevaluasi dan melakuka penguatan,” katanya.

Selama kegiatan ini, juga diberikan kisi-kisi bagaimana memperoleh predikat pelayanan publik berbasis HAM.

“Datangnya pimpinan pusat, menegaskan P2 HAM ini harus disosialisasikan lagi. Tentu untuk lebih meningkatkan pelayanan. Apalagi dalam aturan baru Permenkumham RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Dala kegiatan ini juga akan dijelaskan, sehingga seluruh UPT bisa memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (aji)