Dadang I K Mujiono

Dosen Hubungan Internasional Universitas Mulawarman

 

Keinginan pemerintah pusat untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serba pintar melalui penerapan smart city and smart government patut diapresiasi. Namun ide dan target serba “Smart” pada IKN Nusantara terkadang begitu ambisius dan terkesan hiperbola.

Bahkan pasca disahkannya UU No. 03/2022 tentang IKN, banyak pejabat baik yang ada di daerah dan di Pusat seakan berlomba-lomba menggunakan jargon serba “smart” dalam setiap presentasi dan wawancara terkait rencana pemindahan IKN – terlepas apakah mereka tahu konsep dasar dan penerapan smart city dan smart government.

Berdasarkan pemberitaan Kaltim Post 3 Agustus 2022 – salah satu pejabat Kementerian Pusat bahkan menargetkan tahun 2024 tidak ada lagi dokumen fisik di IKN yang menurut saya target ini terlalu bombastis.

Bagaimana mungkin ingin mendigitalisasikan seluruh dokumen kepemerintahan apabila masyarakat di banyak daerah masih harus mengisi formulir tertulis untuk mendaftar vaksin, melampirkan fotokopi KTP, STNK, dan BPKB untuk memperpanjang STNK. Dan melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) lama, dan surat keterangan lahir dari rumah sakit kepada instansi terkait untuk memperbaharui anggota keluarga di KK. Belum lagi persoalan emak-emak yang harus menyetor fotokopi KTP untuk mendapatkan minyak goreng, elpiji, dan paket bantuan sosial.

Tentu contoh di atas bertolak belakang dengan target 2024 IKN bebas dokumen fisik.

Transformasi digital di Indonesia

Tidak bermasuksud untuk mengucilkan pemerintah atau mereka yang mendukung pemindahan IKN. Namun faktanya transformasi digital di Indonesia masih membutuhkan waktu yang panjang. Di target di tahun 2024 tidak akan lagi dokumen fisik di IKN Nusantara. Artinya mereka – para staf yang bekerja memindai dokumen yang ada di kementerian hanya punya waktu kurang lebih dua tahun sebelum pemindahan IKN resmi dilakukan.

Alih-alih sibuk memindai dokumen kementerian yang akan di bawa ke Penajam Paser Utara (PPU), kenapa pemerintah tidak fokus pada peningkatan pengadaan sarana informasi teknologi, khususnya di daerah. Terlebih daerah yang terdampak langsung dari pemindahan IKN seperti di PPU dan Kutai Kartanegara.

Beberapa persoalan

Terlepas dari paradoks digitalisasi dan kebutuhan fotokopi KTP dan KK di tengah masyarakat Indonesia. Paling tidak terdapat beberapa persoalan yang perlu pemerintah pertimbangkan untuk diselesaikan.

Pertama, belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Per-2020 dari total desa yang ada di Indonesia – berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yakni 83.381, 12.500 di antaranya belum memiliki akses internet.

Hal ini diperparah dengan keberadaan penduduk yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi seperti telepon pintar dan komputer. Itulah sebabnya ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut B. Pandjaitan mewajibkan masyarakat yang ingin membeli minyak goreng harus menggunakan aplikasi pedulindungi – kebijakan tersebut seakan kebijakan yang mustahil untuk diwujudkan di seluruh Indonesia. 

Kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan publik secara digital – yang mana hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang masih datang ke instansi pemerintah untuk mengurus keperluan administrasi.

Ketiga, isu keamanan data masyarakat yang relatif rentan. Keamanan data merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh institusi pemerintah, terlebih apabila pemerintah getol ingin mewujudkan IKN sebagai kota pintar. Banyaknya kebocoran data, termasuk sms-sms tawaran investasi bodong dan undian berhadiah palsu di tengah masyarakat Indonesia harusnya menjadi catatan bagi pemerintah.

Solusi yang ditawarkan

Terlepas dari terwujud atau tidaknya target 2024 IKN Nusantara bebas dokumen fisik, paling tidak menurut data KemenKominfo 2022 indeks literasi digital masyarakat Indonesia relatif menunjukan selisih yang tipis (2,7 persen) antara perkotaan dan pedesaan. Dimana indeks literasi digital diperkotaan sebesar 52,5 persen dan di desa 49,8 persen.

Namun yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana selisih yang tipis ini dapat mendukung digitalisasi IKN Nusantara? Dan apakah setiap kementerian di Jakarta dan pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Timur siap dengan penerapan digitalisasi ini?

Berangkat dari persoalan di atas dan potensi digitalisasi yang merata di Indonesia – merujuk pada angka selisih yang tipis tadi. Daerah di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan kota pintar. Pengenalan masyarakat terhadap teknologi telepon pintar dan teknologi komputer sudah bukan hal baru.

Data yang disajikan oleh perusahaan riset Data Reportal menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang. Sedangkan perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 370,1 juta pada Januari 2022. Artinya perwujudan kota pintar yang ada di Indonesia sangat mungkin diwujudkan.

Namun untuk mewujudkan target tersebut, baik pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen menjadikan teknologi informasi sebagai media utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Jangan ada lagi pegawai di kantor instansi pemerintah meminta masyarakat untuk melampirkan berbagai jenis fotokopi untuk persyaratan administrasi. Jika memungkinkan pamerintah dibantu masyarakat dapat membuat aplikasi one stop service atau alternatif pelayanan sektor publik berupa aplikasi yang dapat menunjukan KTP digital, Kartu Keluarga digital, rekam medis digital, asuransi, dan berbagai informasi pribadi lainnya dalam satu aplikasi dengan fitur keamanan berlapis. Hal ini telah dilakukan di negeri tetangga, yakni Singapura dengan penggunaan aplikasi bernama Singpass.

Terpenting masyarakat harus diajarkan bagaimana menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah dengan maksimal. (pro)