BALIKPAPAN - Masalah sengketa lahan SMP 25 terus dalam proses penyelesaian. DPRD Balikpapan turut mengawasi dan menjadi perantara antara warga dan Pemkot Balikpapan.

Harapannya segera ada titik temu dan solusi atas masalah tersebut. Ketua Komisi IV Doris Eko mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait.

Seperti BPKAD Balikpapan untuk membahas masalah lahan SMP yang berlokasi di Kampung Atas Air, Balikpapan Barat. Kesepakatan saat itu, nantinya bagian aset akan memanggil para pemilik tanah.

Namun hingga kini, Komisi IV masih menunggu hasil pertemuan yang dilakukan bagian aset bersama warga yang menuntut ganti rugi. "Kami menunggu juga untuk tahu selanjutnya bagaimana," katanya.

Menurutnya masyarakat tak perlu khawatir. Dia menegaskan, selama warga punya alas hak yang sah dan jelas, siapa pun maka pemerintah harus memberikan ganti rugi. "Karena mengeluarkan uang negara ini kan tidak bisa asal. Harus jelas peruntukannya," sebutnya.

Doris menambahkan, sebelumnya warga yang merasa keberatan sudah menyampaikan aduan ke Komisi IV. Totalnya ada sekitar 20 rumah yang menuntut ganti rugi. Sehingga saat ada masalah muncul, pemerintah daerah harus menyelesaikan hingga tuntas. 

Dia berjanji secepatnya akan follow up kembali hasil pertemuan yang dilakukan bagian aset. Meski ada masalah lahan yang menyeret belakangan, proses pembangunan tetap harus berjalan.

"Pembangunan tetap jalan, progress sudah 80 persen. Targetnya pembangunan sudah rampung tahun ini," ungkapnya. Dia menjelaskan, selama tanah warga memiliki alas hak yang sah tentu pemerintah wajib ganti rugi.

Begitu pula pihaknya sebagai wakil rakyat di legislatif bisa mendesak pemerintah untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut. "Tapi kalau surat atau alas hak tidak sah, mau tidak mau warga juga harus mengerti," ucapnya. 

Doris berharap, masalah ini bisa tuntas cepat dan tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Jangan sampai ketika pembangunan sudah rampung dan siswa telah menggunakan sekolah, justru masih tersangkut masalah tanah.

"Kami upayakan sebelum pembangunan selesai, masalah tanah ini sudah rampung juga," pungkasnya. (adv/din)