BALIKPAPAN – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Komisi X DPR RI melakukan sosialisasi undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kota Minyak menjadi lokasi sosialisasi aturan tersebut, setelah sebelumnya di Kutai Timur.

Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Senyiur, Jumat (14/10). Narasumber di antaranya Plt Sekretaris Kemenpora Jonni Mardizal dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Turut hadir Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan Kepala Disporapar Cokorda Ratih mewakili Pemkot Balikpapan.

Abdulloh mengatakan, kegiatan ini merupakan sosialisasi UU olahraga terbaru, revisi dari UU Nomor 3 Tahun 2005. Dia berharap, UU keolahragaan kali ini berpihak kepada masyarakat. Khususnya pelaku-pelaku olahraga.

“Mudah-mudahan di dalamnya mengatur juga mengenai pendanaan,” katanya. Menurutnya pendanaan adalah pembahasan penting untuk mendukung keberlangsungan olahraga yang ada.

Dia menjelaskan, salah satu pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan memiliki bunyi yang jelas terkait pendanaan. Bahwa salah satu pendanaan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Bunyinya wajib untuk mendanai keolahragaan di samping sumber-sumber lain seperti industri, masyarakat, pribadi, dan seterusnya,” tuturnya. Selain soal pendanaan, Abdulloh berharap dari kegiatan ini bisa menyelesaikan masalah KONI Balikpapan.

Sebagai informasi, kini KONI Balikpapan terbagi dua kepengurusan. Dia berharap kedua pihak bisa sama-sama hadir. Sehingga mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada pembuat undang-undang yakni DPR RI tentang kondisi KONI.

“Bagaimana mencari solusi untuk kota Balikpapan. Sehingga olahraga di Balikpapan bisa terus eksis dan menjadi juara baik masa kini dan masa depan,” sebutnya. Menurutnya, atlet olahraga di Kota Beriman memiliki potensi yang luar biasa.

Namun saat ini sebenarnya hanya terhalang permasalahan mengenai organisasi. Di mana hingga kini belum ada keputusan. Terutama oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana atau eksekutor.

Sementara dari DPRD Balikpapan, pihaknya tidak dapat mengatur teknis karena tidak sesuai dengan tupoksi. “Kami diminta untuk menganggarkan untuk olahraga pasti akan menyediakan. Terbukti melalui Disporapar kami sudah mengalokasikan Rp 8 miliar untuk Porprov 2022,” pungkasnya. (adv/din)