BALIKPAPAN – Pansus Pengembang terus mengejar perumahan untuk memenuhi kewajiban dalam pemenuhan PSU. Ketua Pansus Pengembang Muhammad Taqwa mengatakan sudah menjadi hak Pemkot Balikpapan untuk menagih PSU kepada perumahan.

Apalagi kegunaan PSU untuk kepentingan masyarakat. Misalnya soal kondisi jalan perumahan, hal ini terkait konsumen dan lingkungan di wilayah Balikpapan. Ada pun PSU seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial yang nantinya menjadi kebutuhan kota.

Sehingga PSU, bukan hanya kepentingan pengembang. “Tapi ini berakibat sistemik ketika tidak dijalankan dengan baik,” tuturnya. Misalnya setiap tahun, Balikpapan bermasalah dengan pendidikan.

Jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Padahal jika pengembang menunaikan kewajiban untuk mendirikan sekolah atau menyediakan lahan, tentu akan membantu. Belum lagi kewajiban pengembang menyediakan lahan pemakaman.

Padahal jumlah pengembang di Balikpapan begitu banyak. “Mereka tidak menyiapkan lahan atau tidak memberikan kontribusi lahan pemakaman. Ketika warga mereka meninggal mau dikubur di mana,” imbuhnya.

Termasuk penyediaan ruang terbuka hijau, bendali, dan sebagainya. Pansus bersikap tegas dengan memberi ultimatum satu bulan kepada pengembang. Ibarat pemerintah sudah melakukan pembiaran selama 10 tahun.

“Ketika ini sudah tak diindahkan, kami akan membuat rekomendasi,” tegasnya.  Rekomendasi bisa berupa penutupan atau mencabut izin operasi pengembang. Dia mengingatkan agar semua pihak sama-sama berjuang untuk harkat hidup orang banyak.

“Jangan pengembang sudah beroperasi, bisnis lancar tapi tidak melakukan kewajiban,” ucapnya. Apalagi Balikpapan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk, ketika pemerintah tidak persiapkan dan mendorong kewajiban pengembang, maka suatu saat akan menjadi masalah besar. (adv/din)