BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Balikpapan memfasilitasi pertemuan antara Forum Komunikasi Pengusaha Angkutan Kota Balikpapan (Forkopab), Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), Dishub Balikpapan, dan Pertamina Patra Niaga.

Kegiatan berlangsung di ruang rapat DPRD Balikpapan, Rabu (5/10). Pertemuan ini karena laporan sopir truk yang merasakan kendala penggunaan fuel card. Seperti diketahui, fuel card dibutuhkan untuk melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi.

Sekretaris Komisi III Kamaruddin mengatakan, sopir mengeluhkan persoalan fuel card dan KIR. Tepatnya sulit mendapatkan fuel card berwarna merah sebagai syarat membeli solar subsidi.

Sementara saat ini banyak sopir yang masih memiliki fuel card berwarna biru. “Keterangan Pertamina, fuel card warna biru menggunakan metode input data secara manual,” sebutnya. Sehingga disinyalir dapat disalahgunakan. Misalnya satu orang memiliki 3 fuel card. 

“Maka disempurnakan dengan mengganti warnanya menjadi warna merah,” tuturnya. Namun untuk pendaftaran fuel card merah hanya dilakukan secara elektronik atau digital. Pendaftaran digital ini untuk mencegah seseorang memiliki lebih dari satu kartu.

Sementara keluhan lain sopir truk terkait penggantian atau pendaftaran kartu baru atau fuel card merah membutuhkan syarat dokumen KIR dan STNK yang masih berlaku alias hidup.

Ini sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 510.98/0706/EKO. Tertuang aturan untuk mendapat fuel card harus memiliki STNK dan KIR yang hidup. Lewat pertemuan, keluhan ini disampaikan langsung kepada Pertamina yang akhirnya memberi kemudahan.

Bahwa fuel card biru masih bisa digunakan kembali mulai Rabu (5/10). Pihaknya mengapresiasi langkah Pertamina bisa dengan cepat memberikan keputusan. “Adanya perubahan ini, kami merekomendasikan agar aturan ditinjau ulang dan menunggu surat edaran selanjutnya,” ungkapnya. (adv/din)