BALIKPAPAN-Pemerintah berupaya mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang bebas malaria. Apalagi, sejauh ini sudah ada dua kematian yang tercatat karena malaria.

"Kami berusaha agar IKN bebas dari malaria. Pertama kami lakukan survei migrasi. Kita harus tahu seberapa besar endemisitas di daerah itu. Kita lihat apakah jentik nyamuknya ada dan seberapa banyak," tutur Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes Imran Pambudi di Balikpapan. 

Ia menjelaskan, jika ditemukan jentik-jentik nyamuk tersebut, maka langkah yang dilakukan adalah bagaimana membunuh jentik ini. Misalnya dengan larvasida. Sementara untuk survei migrasi,harus diketahui mereka yang mengalami malaria ini apakah warga IKN atau pendatang. 

"Kalau penduduk sini harus dicari sumber penularannya dari mana," katanya.

Jika kasus malaria yang ditemukan ternyata berasal dari pendatang, mestinya dilakukan karantina dan pengobatan. 

Proyek pembangunan IKN yang mendatangkan ribuan pekerja, sebut Imran juga menjadi atensi. Bahkan, pemerintah berencana melakukan skrining bagi pekerja yang akan masuk wilayah IKN.

Saat ini pergerakan orang atau migrasi di kawasan IKN sangat tinggi. Tidak hanya malaria, bahkan penyakit lain juga berpotensi terjadi penularan. 

"Terutama mereka yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur IKN. Kami akan menugaskan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan skrining terhadap pekerja yang datang dari luar daerah," jelasnya. 

Pekerja lokal juga tidak lepas dari skrining, ini akan dibantu oleh dinas kesehatan. "Termasuk yang bekerja di kantin. Akan dicek. Apakah dia merupakan carrier dari penyakit hepatitis A atau tifus. Jangan sampai menularkan pada lainnya. Karena selain malaria ada pula penyakit lainnya yang berpotensi menular," tutur Imran. 

Koordinator Bidang Sosial tim Transisi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Diani Sadiawati menerangkan akan ada tim task force yang disiapkan untuk mengatasi malaria di kawasan IKN. 

Upaya ini dilaksanakan untuk mencegah persebaran malaria di IKN yang berlokasi di PPU. Terlebih kabupaten ini dinyatakan zona merah malaria. "Sudah ada yang meninggal. Walaupun baru dua orang tapi kita harus waspada," katanya. 

Pihkanya akan turun ke lokasi dan melihat perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan pembangunan. Mereka akan diberikan arahan untuk pencegahan malaria.

Untuk saat ini jumlah pekerja yang dilibatkan dalam proses pembangunan IKN diperkiraan mencapai 1.800 orang. 

“Sampai tahun 2024 ada sekitar 16.000 pekerja yang akan dilibatkan untuk mempercepat proses pembangunan KIPP.  Dalam konteks penanganan malaria nanti kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya KLHK, PUPR, Dinas Kesehatan,” jelas dia. (hul)