BALIKPAPAN-Memasuki pekan ke dua November, pengerjaan proyek pengendalian banjir DAS Ampal, terutama di Jalan MT Haryono (Global Sport) dan Perumahan Wika minim progres.

Proyek ini merupakan bagian dari rencana penanganan banjir di DAS Ampal, yang meliputi pengerukan sedimentasi di jembatan Kelurahan Damai (PDAM) dan jembatan di depan Hotel Zurich serta saluran sekunder Balikpapan Baru, yang berada di sisi Jalan MT Haryono.

Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, Selasa (15/11) kemarin, progres proyek yang dianggarkan dengan skema tahun jamak ini belum sampai 1 persen, tepatnya hanya 0,9 persen. 

Pengamat kebijakan publik, Hery Sunaryo merasa heran saat PT Fahreza Duta Perkasa diumumkan sebagai pemenang lelang. Apalagi, informasi yang dia peroleh, ada dua perusahaan BUMN yang juga ikut dalam proses lelang proyek senilai Rp 136 miliar ini.

"Saya tidak tahu apa dasarnya bisa menang, kualifikasinya apa. Kalau ada jaminan kualitas dari BUMN, kenapa tidak BUMN saja yang mengerjakan,” kata dia.

Apalagi, lanjut dia, kontraktor yang memenangkan lelang proyek ini pernah tersangkut kasus hukum. “Apalagi kalau kita tracking, kontraktor yang saat ini pernah ada persoalan hukum,” ujar dia.

Dengan anggaran yang begitu besar, Hery menilai, proyek penanganan banjir di DAS Ampal ini juga rentan pelanggaran hukum. Apalagi, dari informasi, anggaran sebesar Rp 17 miliar sudah dicairkan pemerintah. Besaran anggaran yang sudah dicairkan, ternyata tak sebanding dengan progres di lapangan.

Aparat penegak hukum dinilai Hery sudah bisa masuk turut mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. "Bayangkan, pengerjaan yang mestinya sudah 30 persen pada Desember, sekarang masih 0,9 persen tidak sampai 1 persen ini persoalan besar . Ini anggaran rakyat bukan anggaran pribadi. Harus ada akuntabilitas," tegasnya.

Di sisi lain, Hery juga menilai proyek penanganan banjir ini kurang mengakomodasi kontraktor lokal. Dengan anggaran yang fantastis semestinya pelaksanaan proyek itu bisa melibatkan kontraktor lokal. 

"Kenapa tidak dipecah anggarannya, kan ada beberapa titik. Walaupun satu DED bisa dipecah. Akan ada 10 hingga 11 kontraktor lokal yang bisa ikut bersaing di proyek ini. Persoalan ini gelondongan maka jadi pertanyaan. Kalau kita libatkan pengusaha lokal mereka akan berhati-hati," ujar dia. (hul)