BALIKPAPAN-Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil Kajian Aspek Sosial Demografi dalam Praktik Ekonomi Hijau di Region Kalimantan, Rabu (23/11) pagi.

Proses penyampaian hasil kajian ini merupakan rangkaian terakhir setelah dilakukan di di kota Palembang, Semarang, Makassar, Ambon dan Manokwari.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Dr Athiqah Nur Alami mengatakan, penyampaian hasil kajian ini diharapkan meningkatkan public awarness dan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat setempat.

"Apa saja alternatif ekonomi hijau yg sebenarnya telah dikembangkan dan bisa membantu dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dan diharapkan melalui diseminasi ini ada dialog tidak hanya peneliti yg melakukan penelitian tetapi juga ada masukan dari berbagai pihak," beber Atiqa kepada wartawan pada Diseminasi Hasil Riset Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia Region Kalimantan di Hotel Novotel, Rabu (23/11).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengapresiasi kajian yang dilakukan BPS dan BRIN. Hasil kajian ini, sebut Sri Wahyuni menyebut hasil kaljian ini menjadi input untuk menyusun kebijakan yang berbasis pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi hijau.

"Ekonomi hijau tak bisa hanya top down, tapi juga harus disupport dari masyarakat di level bawah. Hasil kajian ini juga barangkali bisa menjadi model bagi peneliti di kampus-kampus kita," kata dia.

Di sisi lain, Sri Wahyuni mengatakan Pemprov Kaltim telah melakukan upaya pengurangan emisi karbon sebagai bentuk komitmen Kalimantan Timur yang masuk sebagai pilot project FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) dengan World Bank. 

"Dan Kaltim sudah mewujudkan komitmen itu. Dimana perdagangan karbon kita sudah menghasilkan USD 20,9 juta dari World Bank. Kita satu-satunya di Tanah Air," urai Sri Wahyuni.

Sektor pembangunan di Kalimantan Timur kini juga diarahkan untuk ekonomi hijau dan ekonomi baru terbarukan. Pelaksanaan desiminasi menjadi starting point pemerintah provinsi Kaltim untuk rancangan ke depan. 

"Prosesnya tentu saja tidak serta merta. Sudah mulai dari 2010. Lalu di 2017 Kaltim bersama tujuh kabupaten kota membuat kesepakatan untuk melakukan perlindungan kawasan konservasi," terangnya. 

Pada 2018 Provinsi Kalimantan Timur juga telah memiliki Perda tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Lalu di 2020 pemprov ini juga memiliki Peraturan Gubernur peta indikatif 640 ribu hektare kawasan konservasi bernilai tinggi. 

"Kita juga punya SK Gubernur tentang manajemen pengelolaan konservasi dipatuhi perusahaan-perusahaan," sebutnya. 

Di region Kalimantan, tim gabungan BPS dan BRIN mempaparkan hasil kajian di masing-masing provinsi.

Tim kajian Kalimantan Timur misalnya,  mengetengahkan kajian di Kalimantan Timur yang berfokus pada pengolahan sampah menjadi energi.

"Kajian ini melihat secara lebih mendalam praktik mengubah sampah menjadi energi (from waste to energy) yang dijalankan oleh UPTD TPAS Manggar dan PT Abadan International yang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur," papar Dini Suryani.

Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, tim kajian menyampaikan berbagai temuan baik di tingkat pemerintahan hingga tingkat komunitas.

Praktik yang disoroti terutama pada sektor kehutanan. Pusat Riset Kependudukan BRIN yang diwakili Zainal Fatoni menyampaikan Praktik Ekonomi Hijau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan untuk melindungi Pegunungan Meratus yang relatif bersih dari aktivitas pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit

Praktik di tingkat komunitas dapat ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Utara. Puji Hastuti mewakili provinsi Kalimantan Utara menjelaskan Pengelolaan kearifan lokal pengelolaan hutan Tane' Olen dan Lunang Tlang Ota Ine telah menjadi aksi kolektif di tingkat akar rumput dan mendatangkan manfaat ekonomi seperti daya tarik pariwisata alam, budaya dan pengembangan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berpeluang sebagal green job.

"Praktik ini memberi peluang bagi pemuda usia produktif meski dalam pelaksanaannya masih terhambat persoalan kapasitas penguasaan teknologi, transmisi pengetahuan sosial budaya, tata kelola ekonomi, dan konflik kepentingan," katanya.

Selain hasil kajian berupa laporan penelitian, kerjasama dua lembaga ini menghasilkan laporan kebijakan (policy paper) serta film dokumenter jelajah praktik hijau Indonesia yang berjudul Semal. Dua produk riset tersebut telah dirilis dalam acara Indonesia Research) and Innovation (INARI) Expo pada 27 Oktober 2022. (hul)