Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

”Saya diminta untuk mempercepat, sekarang yang sedang dibangun adalah KIPP wilayah 1A dan Bapak Presiden Joko Widodo meminta agar KIPP wilayah 1B dan 1C segera mulai dikerjakan,” ujar Basuki seperti dilansir dari Antara, Rabu (23/11).

Basuki menambahkan, telah melaporkan kepada menteri keuangan terkait perintah presiden untuk memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C tersebut. Berdasar Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki peran sebagai Wilayah Perencanaan (WP) Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.

Dia menjelaskan, hierarki ruang kota KIPP meliputi Sub-WP (setara dengan kecamatan), Sub-Sub-WP (setara dengan kelurahan), Blok, Sub-Blok, dan Persil.

”Prinsip perancangan KIPP mengacu pada struktur ruang Kawasan KIPP dirancang dengan pendekatan apresiasi terhadap alam (Nature-Inspired Design), antara lain apresiasi morfologi alami lahan, sistem konektivitas kawasan dan struktur ruang kota dibentuk melingkar, pembentukan sumbu, dan koridor visual kawasan sebagai orientasi utama pengembangan kawasan, blok dan fungsi kegiatan dibentuk mengisi pola ruang kota telah disusun dalam program dan rencana kawasan,” papar Basuki.

Sedangkan untuk struktur Ruang Kota KIPP dirancang dengan menerapkan prinsip Kota Layak Huni (Livable City) yakni model kota polisentris, kota dengan rancangan yang memperhatikan kondisi lokal dan kenyamanan penghuni, dan menciptakan keberagaman (diversity) fungsi serta komunitas aktif dinamis.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024. Klaster pertama tersebut mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara, TNI-Polri sampai dengan lembaga negara independen dan badan publik seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. (jpc)