PROKAL.CO,

BALIKPAPAN – Sudah delapan hari lamanya sejak kasus pembunuhan sadis seorang wanita berinisial RR (30), yang ditemukan dalam kondisi serakan tulang-belulang di Jalan Transad KM 8, arah TPA Manggar, Balikpapan Timur, mencuat dimuka publik. Kasus ini cukup menarik perhatian, pasalnya pelaku merupakan seorang oknum TNI berpangkat Praka berinisial MAM (32), yang merupakan kekasih wanita itu.

Seorang praktisi hukum Kriminologi Balikpapan Dr Piatur Pangaribuan, mengemukakan pendapatnya, bahwa kasus ini sudah masuk dalam peradilan umum. Dilihat dari motif yang sudah disampaikan bahwa pembunuhan didasari karena kekesalan adanya desakan menikah dari korban kepada pelaku.

“Jadi ini karena adanya unsur pribadi melekat pada kasus ini. Jadi secara teori, kecenderungan pada kasus ini adalah pidana umum,” ujar Piatur, saat ditemui oleh PROKAL.co, Selasa (20/4).

Namun dari yang ia lihat, kasus ini ternyata sudah diproses secara militer. Karena, lanjut dia, mungkin saja dilakukan seperti itu mengingat si pelaku merupakan salah satu anggota TNI.

“Tapi tidak apa-apa jika secara militer. Artinya di sini kita sekaligus menguji transparansi dari TNI itu sendiri,” kata dia.

Terkait keterbukaan tersebut, Piatur menuturkan, artinya peran masyarakat dalam melaksanakan penegakkan hukum secara adil dan bijaksana dapat menjadi tolak ukur ditengah berjalannya peradilan militer yang diterapkan. Masyarakat yang akan menilai dari proses awal penyelidikan sampai nanti proses eksekusinya.

“Karena logika publik tidak bisa dikesampingkan. Juga sudah dari awal sejak kasus ini bergulir di media sudah mereka pantau. Jadi diperlukan peran masyarakat,” jelasnya.

Kemudian dari hasil penyelidikan kasus yang sudah berjalan, sejak awal telah dibeberkan bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Dalam hukumnya, pembunuhan berencana atau KUHP 340, pelaku bisa terancam hukuman mati. Dari sini, sesuai peraturan Undang-Undang jika seorang aparat dipidana di atas tiga bulan, harus di keluarkan.

“Kemungkinan sama dalam proses hukumnya dengan Polri dan PNS. Jika diatas tiga bulan pidana harus di keluarkan. Apalagi ini pembunuhan berencana, jika terbukti akan terjerat maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara,” tutupnya. (rin/pro)