PROKAL.CO,

BALIKPAPAN – Pansus Penyelamatan Aset menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai instansi terkait. Tak tanggung-tanggng, BPKAD, BPN, Bappedalitbang, hingga Inspektorat dipanggil dalam rapat tersebut.

Pembahasan cukup panjang sekitar tiga jam berlangsung pada Senin (14/6). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Penyelematan Aset H Harris. Agenda kali ini untuk memastikan data status aset Pemkot Balikpapan yang telah bersertifikat dan tidak.

Dia menyebutkan, sebelumnya ada temuan BPK sebanyak hampir 800 aset milik Pemkot Balikpapan yang belum memiliki legalitas. Kini baru 239 aset yang telah memiliki sertifikat. Sisanya ada 471 aset masih belum mendapat kejelasan.

Harris mengatakan, pansus ingin mendengar penjelasan dari berbagai instansi terkait soal kendala pengurusan legalitas aset pemerintah daerah. Menurutnya Pemkot Balikpapan saat membeli sebuah aset memiliki surat dokumen aset tersebut.

Apalagi keterangan dalam data terhitung aset ada yang membeli dan hibah dari pusat maupun pemprov. Pansus aan meminta data lengkap seluruh aset. Baik yang pengadaan, hibah, hingga tukar guling.

“Nanti kita lanjut lagi ini kan masih rapat perdana. Biar jalan dulu pansus, kita hari ini mendengar dulu,” tuturnya. Rencananya hari ini RDP akan terus berjalan. Namun kali ini akan bertemu setiap OPD yang mengelola aset.