PROKAL.CO,

BALIKPAPAN – Dalam RDP Pansus Penyelamatan Aset, Senin (14/6), Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengingatkan pentingnya target capaian dari pendirian pansus. Dia berharap ada legalitas kepemilikan aset dan hak milik yang saat ini masih belum bisa ditertibkan dan mendapat pengakuan hukum.

Terutama pengelolaan aset yang belum maksimal atau berstatus abu-abu seharusnya bisa segera dilengkapi legalitas. “Status aset yang tak jelas ini suatu saat bisa menimbulkan konflik dan kerugian pada pemerintah daerah,” katanya.

Dia memberi contoh seperti kasus tujuh tahun lalu, pansus penyelamatan aset Pemkot Balikpapan bekerja sama dengan kabupatan/kota lain. “Pansus kapal feri cepat, akhirnya ada terang benderang hak yang seharusnya dikelola jelas,” imbuhnya.

Saat itu pansus menemukan terdapat dana Pemkot Balikpapan di kapal feri cepat yang tidak dikelola secara tepat dan menimbulkan kerugian. “Kalau tidak dicermati dengan benar, kita bisa kehilangan. Belum lagi aset sengketa harus kita tegaskan,” tuturnya.

Dia meminta BPN dan Dinas Pertanahan bekerja sama lebih intens untuk memperjelas status lahan. Baik kebaikan untuk pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai informasi, saat ini total terdapat 471 aset yang belum memiliki sertifkat.

Sebagian besar 50 persen dari 471 aset yang belum bersertifikat adalah bagunan SD dan SMP. Jumlah sekitar 200an bangunan. Kepala BPN Balikpapan Herman menambahkan, pihaknya menargetkan 150 bidang per tahun yang selesai pengurusan legalitas.