BALIKPAPAN – Tahun ini penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih diwarnai aksi protes masyarakat. Tak sedikit yang menyampaikan keluhan karena tidak mendapat jatah kursi sekolah.

Menanggapi masalah ini, DPRD Balikpapan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan. Serta hadir pula sejumlah perwakilan masyarakat untuk membahas polemik PPDB 2021/2022, Kamis (24/6).

Tujuan pertemuan agar menciptakan komunikasi antara warga Kota Beriman dengan Disdikbud mencari solusi dari masalah PPDB. Apalagi kondisi di lapangan, jalur zonasi PPDB membuat masyarakat tidak puas.

Misalnya terkait syarat radius lokasi tempat tinggal dengan sekolah. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, sesungguhnya permasalahan PPDB sudah kerap terjadi setiap tahun.

Maka perlu mediasi yang dilakukan wakil rakyat bersama Disdikbud dan warga. Masalah utama menghadapi sistem zonasi yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Sementara dalam kurun beberapa tahun terakhir belum ada pembangunan sekolah baru.

“Karena anggaran tersedot untuk refocusing penanganan Covid-19. Padahal jumlah peserta didik yang mendaftar lebih besar daripada sekolah yang tersedia,” ucapnya. Dampaknya terlihat saat PPDB, anak sulit mencari sekolah.

Sejauh ini, pihaknya telah meminta kepastian anggaran untuk penambahan ruang belajar dan pembangunan sekolah. Komunikasi juga telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kaltim maupun Disdikbud Balikpapan.

Namun masalah utama adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat. “Ini  cukup berpengaruh pada ketersediaan anggaran baik APBD provinsi maupun kota. Jadi sebagus apapun sistem zonasi di Balikpapan tetap tidak ideal,” jelasnya.

Penyebab utama karena jumlah sekolah yang belum memadai. Sehingga pertemuan ini bak agenda tahunan saja. “Kami cukup banyak menerima laporan warga soal PPDB dan zonasi di sekolah negeri. Kami sudah teruskan ke DPRD Kaltim,” sebutnya.

Menurutnya solusi tidak lain hanya pemerataan fasilitas pendidikan dan pembatalan zonasi. Mengingat aturan ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Minyak. Lalu secepatnya mengadakan rombel baru karena PPDB tidak kondusif.

“Sebagai contoh dan barometer bagi Disdik Kaltim terkait penerapan PPDB online,” tuturnya. Butuh solusi penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah. Apalagi jumlah pendaftar belum sebanding dengan ketersediaan sekolah. (din/adv/pro)