PROKAL.CO,

BALIKPAPAN – Setelah melewati proses tahapan, DPRD Balikpapan resmi menetapkan perda ketertiban umum pada Jumat (25/6). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono.

Sementara Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud bersama jajaran OPD dan stakeholder mengikuti paripurna secara virtual. Perda ini merupakan perubahan dari Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

Setelah mendengar pendapat akhir wali kota, pengesahan dilakukan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Antara pimpinan DPRD Balikpapan dan wali kota Balikpapan.

Budiono menyebutkan, sebelum mengesahkan, perda perubahan sudah melewati berbagai tahapan. Mulai dari pembahasan antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan terlebih dahulu.

“Kemudian kita lakukan harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Samarinda,” ujarnya. Pihaknya melakukan perubahan dalam perda ketertiban umum untuk menambah poin aturan terkait protokol kesehatan.

Mengingat saat ini Balikpapan masih harus berjuang melawan penyebaran Covid-19. “Sebelumnya protokol kesehatan hanya diatur perwali. Sekarang ada perda berarti sanksi bisa semakin jelas,” tuturnya.