TANA PASER - Memuncaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Paser menjadi perhatian wakil rakyat DPRD Paser dan memanggil Satgas Covid-19. Sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan juga pemakaman Covid-19 yang diduga ada pungutan biaya, menjadi perhatian khusus DPRD.

Wakil ketua komisi III DPRD Paser Basri Mansyur mengatakan masyarakat ada yang mengeluhkan terkait pemakaman Covid-19 yang dialami keluarganya. Ada yang menyebut petugas meminta bayaran.

"Ini bagaimana, apakah berbayar memang atau sudah ditanggung satgas pemakamannya," kata Basri Mansyur, Selasa (13/7).

Politikus Partai Golkar itu tidak menginginkan muncul persepsi masyarakat ada pungutan liar (pungli) terkait proses dan biaya pemakaman jenazah Covid-19.

"Perangkat daerah terkait harus memberikan rinciannya apa. Ada stempelnya jika memang resmi  Bukan terjadi deal-dealan. Nanti bisa suka-suka nya petugas," tutur Basri.

Sementara anggota komisi I Muhammad Saleh menegaskan kepala desa (kades) tidak seharusnya memberikan izin kepada pihak keluarga pasien Covid-19 yang meninggal untuk dikubur sendiri. Jika kades tetap mengizinkan, bupati bisa memberikan teguran.

Politikus PDI-Perjuangan itu juga menyarankan untuk tim satgas yang akan menggelar razia, agar mengurangi jumlah petugas atau membagi di sejumlah titik. Jangan sampai ingin membubarkan kerumunan yang terjadi, malah justru petugas yang berkerumun.

"Saya rasa bisa dibagi petugasnya di mana-mana titiknya, jadi tidak terlalu ramai tiap tim," kata Saleh.

Kabag Ops Polres Paser Kompol Sarman menegaskan tidak boleh ada pembayaran untuk pemakaman, apalagi sampai ada negosiasi harga. Hal ini akan ditelusuri dan diselidiki oleh pihak berwajib, khususnya untuk laporan yang sudah masuk.

Koordinator Tim Gabungan Satgas itu juga menegaskan prokes di kecamatan masih lemah, masih di ibu kota kabupaten yang rutin razia.

"Bahkan saat saya di Kecamatan Long Ikis salat di Masjid pinggir jalan. Saya pakai masker justru saya yang ditegur pengurus masjid, sempat ditanya saya kerja apa dan saya jawab satpam," beber Sarman. 

Sarman juga menyayangkan masih ada pejabat daerah dan perangkat desa, yang justru tidak memberikan contoh kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Paser Amir Faisol mengatakan kini bukan saatnya saling menyalahkan. Secara nasional Covid-19 ini di luar perkiraan. Dua bulan terakhir yang meninggal dua kali lipat dari sebelumnya. Pernah sehari empat orang. Yang dirawat lebih dari kapasitas yang ada. Daerah berencana ingin menambah kapasitas ruang isolasi. Kasus terakhir di dominasi orang tanpa gejala (OTG). 

Kenapa kasus di Paser terus naik. Sepanjang masih tidak ada lock down, orang dari luar bisa masuk, itu berpotensi jadi penyebaran. 

"Prokes juga tidak seluruhnya dipatuhi," kata Amir. (Adv/jib)