BALIKPAPAN-Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty mengaku sudah melaporkan praktik dugaan jual beli vaksin kepada pihak kepolisian.

"Kasus itu sudah kami laporkan ke kepolisian, nanti bisa konfirmasi ke kepolisian," kata Andi Sri Juliarty.

Sejumlah bukti juga dilampirkan dalam laporan ke Polresta Balikpapan. Mulai dari formulir pendaftaran vaksin dan rekaman video dari masyarakat yang ingin mendaftar.

Perempuan yang akrab disapa Dio ini meneruskan, saat ini sudah ada 30 orang yang jadi korban kasus ini. Masing-masing diminta membayar Rp 315 ribu.

"Tapi kami belum tahu apakah mereka sudah membayar atau belum, begitu juga apakah mereka sudah divaksin atau belum," kata Dio.

Muhammadiyah, sebagai ormas penyelenggara, dikatakan Dio, juga sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

Kasus ini, memang turut menyeret Muhammadiyah selaku penyelenggara vaksinasi.

"Mereka kan juga merasa jadi pihak yang dirugikan karena namamya dicatut dalam formulir," bebernya.

Dia memastikan vaksinasi yang digelar oleh pemerintah dan instansi-instansi tak memungut biaya sepeserpun.

Apalagi, jika bekerjasama dengan pemerintah, maka fasilitas dan tenaga medis akan disupport pemerintah.

"Apalagi jika pelaksanaan di sentra vaksinasi BSCC Dome kan pengunaan gedung juga gratis," katanya.

Dia juga berpesan agar instansi yang ingin menggelar vaksinasi tak menjalin kerjasama dengan pihak di luar Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Hal ini untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tak bertanggungjawab.

Kasatreskrim Poresta Balikpapan Kompol Rengga Puspo Saputro enggan banyak berkomentar soal dugaan praktik jual beli vaksin ini.

Hanya saja, dia membenarkan sudah ada laporan masuk soal dugaan jual beli vaksin tersebut. "Benar, sudah ada laporan masuk. Kami sedang lakukan penyelidikan," singkat Rengga. (hul)