BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan telah menyepakati kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUPA PPAS). Ini dilakukan dalam rapat paripurna, Kamis (16/9).

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh memimpin langsung rapat. Sedangkan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan peserta lainnya mengikuti rapat melalui video conference.

Abdulloh menjelaskan, nominal APBD Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 2,14 triliun yang kemudian ditambah belanja menjadi Rp 2,7 triliun. Ini mengalami kenaikan dari nilai APBD Murni 2021 sebesar Rp 2,2 triliun.

Sementara defisit Rp 640 miliar telah ditutupi dengan pendapatan asli daerah (PAD). “Sehingga dalam APBD-P nanti tidak ada defisit harus sudah zero, seimbang antara pemasukan dan pengeluaran,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan anggaran dalam APBD-P nanti juga tidak mengalami perubahan dari rencana yang ada. “Sudah mencakup program prioritas wali kota seperti BPJS Kesehatan gratis,” sebutnya.

Dia berpendapat, kebijakan ini sudah pro rakyat karena sesuai visi misi wali kota terpilih. Persetujuan KUPA PPAS ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Kemudian nota penjelasan wali kota atas raperda tentang rencana KUPA PPAS 2021. “Isinya penjelasan dari rencana penggunaan APBD Perubahan 2021,” imbuhnya. Ada beberapa tahapan lagi untuk merampungkan proses pengesahan APBD-P.

Abdulloh menuturkan, Setelah kesepakatan KUPA PPAS dan nota penjelasan wali kota. Maka tahapan selanjutnya menggelar pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD-P pada Senin (20/9).

Kemudian mendengar jawaban wali kota atas pandangan umum yang dijadwalkan pada Rabu (22/9). “Terakhir mendengar pendapat akhir fraksi sekaligus pengesahan dari RAPBD-P menjadi APBD P untuk dievaluasi oleh gubernur,” tandasnya. (din/adv/pro)