BALIKPAPAN – Pansus pengawasan tindak lanjut LHP BPK atas laporan keuangan Pemkot Balikpapan Tahun Anggaran 2020 telah melalui rangkaian kerja. Mereka mendapat informasi, klarifikasi, masukan dari pihak terkait dan referensi data literatur aturan.

Ketua Pansus Ardiansyah mengatakan, setelah melakukan penilaian dan evaluasi. Pihaknya memberikan 12 poin rekomendasikan kepada Pemkot Balikpapan sebagai perbaikan atas LHP BPK.

Pertama soal meningkatkan SDM dalam IT untuk mengoptimalkan kinerja Pemkot Balikpapan baik secara kualitas dan kuantitas. Dua, membuat sistem terintegrasi untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan.

“Tiga, memperkuat peran Diskominfo untuk mendukung terbentuk jaringan sistem yang terintegrasi,” ungkapnya. Empat, setiap OPD meningkatkan koordinasi dan mematuhi SOP terkait kepegawaian.

Lima, BPPDRD segera menyelesaikan hutang PT Kariangau Power dan pajak penerangan listrik yang dihasilkan sendiri pada 2020. “Enam, BPPDRD segera melakukan pemutakhiran data base secara optimal terkait pajak daerah tentang PBB dan BPHTB,” katanya.

Tujuh, semua pemberian dana hibah harus sesuai aturan undang undang yang berlaku. Delapan, Dinas sosial melakukan sinkronisasi penyaluran dana bantuan sosial antara pusat dan daerah agar penyaluran bansos bisa adil dan tepat sasaran.

Sembilan, Dinas Pekerjaan Umum meningkatkan peran pengawasan kualitas pekerjaan dengan melengkapi SDM yang ada dan sarana prasarana memadai. Sepuluh PDAM Balikpapan segera menyelesaikan dokumen penyertaan modal dari pemerintah provinsi dan pusat.

Sebelas, pembentukan OPD khusus untuk menangani permasalah aset yang terus berulang. “Dua belas, membentuk satuan pengawas internal di masing-masing OPD untuk mencegah terjadinya temuan berulang,” imbuhnya.

Adanya rekomendasi ini untuk membuat temuan tidak akan terulang lagi. Ardiansyah mengatakan, Inspektorat dan OPD harus sinkron bersinergi. “Padahal kalau inspektorat melakukan audit pemeriksaan terus menerus tapi rekomendasi tidak diikuti anjurannya sama saja,” sebutnya.

Menurutnya selama ini OPD sudah mengikuti saja anjuran, namun masih ada hal-hal yang kurang. “Saya lihat kemungkinan faktornya bisa dari SDM. Jadi pansus memberi rekomendasi meningkatkan SDM dan masalah IT karena sistem di Pemkot Balikpapan masih lemah,” pungkasnya. (din/adv/pro)