BALIKPAPAN – Anggota Fraksi PKS Syukri Wahid mewakili fraksi menyampaikan pandangan umum fraksi atas nota penjelasan wali kota terhadap rancangan APBD-P. Sebagai pembuka, Syukri menuturkan perubahan APBD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ini juga merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Implementasi mulai Oktober sampai Desember 2021. Apalagi tantangan pandemi belum usai, Pemkot Balikpapan kerap melakukan refocusing dan pengetatan anggaran. 

“Kami menghargai adanya prioritas dalam pendidikan, penanganan banjir, kesehatan, dan air bersih,” sebutnya. Namun hal yang perlu dicermati telah dialokasikan anggaran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi PBPU dan BP mulai Oktober.

“Kami mengingatkan wali kota segera menyelesaikan payung hukum melalui perwali agar menjadi panduan teknis dan pedoman pelaksanaan,” katanya. Sehingga tidak ada simpang siung soal kriteria, verifikasi, dan teknis pembayaran.

Selanjutnya terkait penambahan penyertaan modal sebesar Rp 25,39 miliar kepada PDAM. Fraksi PKS berharap dapat meningkat jangkauan pelayanan PDAM. Baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih kepada warga sesuai amanat perda mencapai 100 persen.

Kemudian penambahan belanja tak terduga sebesar Rp 95 miliar untuk penanganan Covid-19, pihaknya menyarankan agar tetap berhati-hati dan gunakan tepat sasaran. Tidak lupa terus lakukan evaluasi efektivitasnya dalam menangani Covid beserta dampak ikutannya.

Poin keempat, peningkatan belanja daerah dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,7 triliun. Terdapat peningkatan sebesar Rp 513 miliar. Fraksi PKS mengharapkan agar dana bisa terserap maksimal OPD terkait dan masyarakat. Kuncinya pelaksanaan harus disiplin waktu dan sesuai perencanaan.

Kelima, APBD Perubahan tahun ini mendapat durian runtuh dari transfer pusat agar bisa menutupi beberapa kegiatan baru yang jadi program prioritas wali kota. Termasuk proyek multiyears yang mulai berjalan pada APBD-P.

“Kami mengingatkan belum tentu tahun depan kita mendapat durian runtuh, maka kami meminta pemerintah benar-benar mengelola keuangan tiga bulan ke depan dengan sebaik-baiknya,” imbaunya.

Poin enam, Fraksi PKS mengusulkan agar target pajak daerah diubah komposisinya. Namun tidak mengubah angka kumulatif dari 11 pajak daerah. Contoh mengikuti laporan BPPDRD sampai bulan ini hanya BPHTB yang melampaui target.

Pihaknya mengingatkan target retribusi daerah khususnya IMB sejak 1 Agustus tidak boleh ditarik pemkot sampai membuat perda yang sesuai amanat UU omnibus law. Sehingga dalam perubahan ini target IMB diturunkan Rp 14 miliar.

Padahal sejak awal Agustus sudah tidak boleh lagi pemda untuk memungut pajak IMB. “Ini menjadi potensial loss. Kami berharap Pemkot Balikpapan segera mengajukan raperda pengganti IMB,” tandasnya. (din/adv/pro)