BALIKPAPAN – Sekretaris Fraksi Demokrat Ali Munsjir Halim mewakili Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan umum. Sebagai lanjutan dari nota penjelasan wali kota terkait rancangan APBD-P.

Dia mengatakan, periode kepemimpinan wali kota semasa pandemi akan menghadapi masalah penurunan pendapatan asli daerah akibat kondisi ekonomi. Kemudian kepastiaan dana perimbangan dan refocusing anggaran.

“Maka perlu komitmen seluruh stakeholder untuk menjalankan visi misi wali kota Balikpapan yang ditetapkan dalam RPJMD,” katanya. Dalam pandangan umum, Fraksi Demokrat menyoroti pendapatan asli daerah semula Rp 63 miliar menjadi Rp 48 miliar.

Pihaknya mempertanyakan analisa dan penjelasan BPPDRD atau OPD yang mengelola bagaimana retribusi tersebut bisa turun drastis 23 persen. “Sebab catatan dari APBD tahun lalu pendapatan ini tidak pernah tercapai, meski ada atau tidaknya pandemi pasti tidak tercapai target,” bebernya.

Sehingga sesuai usulan Fraksi Demokrat sejak beberapa tahun lalu, perlu kajian yang memberi gambaran dari pendapatan retribusi. Mulai berapa potensi, target, dan realisasi retribusi daerah.

Kedua soal belanja daerah, pihaknya meminta penjelasaan tentang penyertaan modal kepada PDAM. Fraksi Demokrat berpendapat dalam kondisi pandemi apa sebaiknya tidak dipertimbangkan lagi terkait penyertaan modal tersebut.

“Ketiga secara umum fraksi berharap dalam APBD-P bisa segera dilakukan realisasi kegiatan yang sudah disepakati dan sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya. Selain pandangan umum, Fraksi Demokrat juga memberikan saran.

Misalnya meminta Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian segera membuka kegiatan usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Khususnya pelaku UMKM. “Fraksi juga meminta Pemkot Balikpapan merealisasikan bantuan sosial insentif,” katanya.

Seperti bidang kesehatan melalui program BPJS gratis kelas 3, pembangunan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, dan penambahan tenaga kesehatan. Sedangkan bidang pendidikan memberikan insentif terhadap tenaga pendidik guru.

Selanjutnya peningkatan infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit tipe C di Balikpapan Barat alokasi dana Rp 162 miliar dan penanganan banjir Rp 140 miliar bisa segera dimulai berdasarkan tahapan mekanisme dan aturan berlaku.

Keempat soal air bersih dikelola PDAM ada beberapa saran dan mohon penjelasan.  “Fasilitas sambungan baru MBR kami mohon bisa diatur dan diberikan kepada warga yang benar-benar berpenghasilan rendah merata setiap kecamatan dan kelurahan,” harapnya.

Akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat soal seringnya aliran air mati di daerah tinggi. Menurutnya masalah ini perlu dicarikan solusi dari bantuan mobil tangki air dan rekayasa aliran sumber air hingga perluasan jaringan. (din/adv/pro)