BALIKPAPAN – Puryadi mewakili Fraksi Gabungan Naspehando (Nasdem, PPP, Hanura, Perindo) meyampaikan pandangan umum fraksi atas nota penjelasan wali kota tentang perubahan APBD.

Dia menjelaskan, melihat SILPA menunjukkan nominal cukup besar maupun kondisi normal terlebih lagi pandemi. Maka penyusunan perubahan APBD perlu persiapan matang dari payung hukum dan analisa tepat sasaran.

Penganggaran BPJS Kesehatan gratis, pihaknya mendukung demi kesejahteraan masyarakat. “Tapi kami melihat dari kesiapan payung hukum dan teknis penyelenggaran masih jauh dari harapan,” katanya.

Berdasarkan nota penjelasan, terdapat belanja operasi Rp 1,8 triliun setelah perubahan menjadi Rp 2,04 triliun. Anggaran BPJS Kesehatan masuk dalam belanja bantuan sosial di mana dalam APBD murni tidak ada. Kemudian dalam perubahan menjadi ada.

Butuh anggaran Rp 18 miliar yang digunakan tersisa waktu 3 bulan untuk BPJS Kesehatan gratis. Sementara pihaknya menilai persiapan teknis, koordinasi lembaga penyelenggara, dan pemutakhiran belum ada dalam nota penjelasan.

“Kami mengusulkan agar penganggaran belanja sosial BPJS Kesehatan gratis masuk APBD 2022 agar tidak berpotensi menjadi SILPA dan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Laporan terdapat defisit Rp 648 miliar yang ditutupi SILPA menunjukkan sesungguhnya performa keuangan Balikpapan kurang sehat. Menurutnya penganggaran belum tepat sasaran dan tepat guna.

“Karena belum memberi ruang kepada seluruh fraksi dan anggota dewan menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk diakomodir dalam APBD,” tuturnya. Dia berharap saran dan masukan ini bisa menjadi pertimbangan wali kota. (din/adv/pro)