BALIKPAPAN-Cepat atau lambat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim akan terjadi. Artinya, pusat pemerintahan dipusatkan di ibukota baru. Termasuk, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Kendati belum ada kepastian kapan peletakan batu pertama berdirinya pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), namun Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, mengaku sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyambut IKN Indonesia baru.

Ini diungkapkan ketika melakukan peninjauan ke lokasi bakal IKN di Kecamatan Sepaku, beberapa waktu lalu. Kapolda mengatakan, telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menyambut IKN baru.

“Persiapan IKN, konsep dari pemerintah pusat masih terus berjalan mempersiapkan IKN yang smart city salah satunya,” terangnya. Beberapa waktu lalu, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM), berharap akan ada pembangunan sebagai tanda bahwa benar sebagian Kaltim dijadikan IKN.

Diketahui, surat presiden (surpres) rancangan undang-undang ibu kota negara (RUU IKN) belum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, saat ini RUU IKN sudah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021.

Sebab, dari siaran pers Kantor Staf Presiden, Presiden masih membutuhkan beragam informasi aktual dari lapangan sebelum menyerahkan Surpres ke DPR. Bagi Presiden, suara masyarakat PPU merupakan informasi penting.

“Terkait pemindahan IKN tentu Polda Kaltim siap mengamankan program pemerintah serta menunggu instruksi pusat,” tambah Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo.

Nantinya lokasi Mabes Polri direncanakan akan dibangun di kawasan berdirinya pemerintahan pusat. Mengenai rencana pemindahan Mabes Polri tersebut ke Kaltim, sampai saat ini, Polda Kaltim belum mendapat kabar secara resmi.

Persoalan pemindahan Mabes Polri merupakan kewenangan kepolisian pusat, artinya bukan di Polda Kaltim. Dalam hal ini, instansi kepolisian daerah hanya menunggu instruksi dari pusat. Apapun yang menjadi instruksi Polri, Polda Kaltim siap melaksanakan.

“Itu nanti prosesnya ada di Mabes Polri. Intinya, kalau Polda Kaltim kan menunggu dari pusat saja, dan sekarangkan kami masih sebatas pengamanan saja,” ungkapnya.

Kehadiran Mabes Polri di Kaltim nantinya akan memudahkan kinerja Polda Kaltim. Sebab, jika Mabes Polri telah berdiri di Bumi Etam, maka pengiriman bantuan pasukan akan lebih cepat lagi.(aim/pro)