BALIKPAPAN – Selain menggelar rapat paripurna terkait raperda pengelolaan sampah, DPRD Balikpapan juga menggelar paripurna untuk mencabut raperda RDTR dalam propemperda.

Sebelumnya sesuai amanat Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 tentang pembentukan perda akan dituangkan dalam berita acara. Di mana, Pemkot Balikpapan bersama Bapemperda telah melalukan pembahasan mendalami raperda RDTR.

Namun pada 25 April 2021, Kemendagri, KPK, dan BPN melalui surat edaran menyepakati kebijakan terintegrasi rencana zonasi pesisir dan pulau kecil ke dalam rencana tata ruang provinsi, serta percepatan penyelesaiaan RDTR kota.

Dalam kebijakan itu, kabupaten/kota diminta segera menyusun dan menetapkan RDTR melalui peraturan kepala daerah. Maka Pemkot Balikpapan bersurat kepada DPRD Balikpapan meminta penarikan raperda RDTR dalam propemperda 2021.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, raperda yang akan ditarik dalam propemperda ditetapkan dalam surat keputusan DPRD. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menjelaskan, semula ada 7 raperda inisiatif DPRD Balikpapan dan 10 inisiatif Pemkot Balikpapan.

“Namun karena ada satu raperda RDTR dicabut karena mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Jadi raperda ini saja yang kita cabut dalam propemperda 2021,” bebernya. Sebab seperti yang telah dijelaskan, raperda ini mengikuti ketentuan aturan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat.

Tertuang perintah bahwa yang mengatur kewenangan RDTR dilakukan oleh pusat. “Karena pengusulan raperda dilakukan dalam paripurna, jadi pencabutannya jugan lewat paripurna,” sebutnya.

Budiono menambahkan, sementara raperda yang lain tetap berjalan. Artinya tersisa 16 raperda yang masuk dalam propemperda 2021. Ada sebagian raperda juga sudah disahkan dari propemperda. “Sementara sisanya akan terus berproses dan masuk dalam agenda tahun depan,” tuturnya. (din/adv)