BALIKPAPAN – Pansus Penyelamatan Aset Daerah DPRD Balikpapan terus bekerja untuk menata aset di Kota Minyak. Teranyar pihaknya mendapat informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang sertifikat bangunan sekolah.

Ketua Pansus Penyelamatan Aset H Harris mengatakan, berdasarkan laporan OPD terkait setidaknya 65 bangunan sekolah yang belum memiliki sertifikasi. Baik bangunan SD hingga SMP. Hal ini menjadi sorotan pansus.

“Ada yang tidak memiliki sama sekali alat dan hak,” ungkapnya. Harris pun mempertanyakan bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemkot Balikpapan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dia menjelaskan, berdasarkan target 150 aset yang harusnya selesai sertifikasi pada 2021. Namun sayang hingga kini baru hanya ada 8 aset yang selesai dan memiliki sertifikat.

Salah satu kendala karena BPN memiliki keterbatasan tenaga ukur. Sementara sekarang tersisa waktu tiga bulan hingga tahun berganti. “Kita mempertanyakan apa bisa menyelesaikan 70-80 sertifikat sisa yang ada,” tanya Haris.

Pihaknya akan melakukan upaya mendorong percepatan proses sertifikasi aset milik Pemkot Balikpapan. Misalnya mulai dari memanggil semua OPD terkait dan meminta penjelasan dokumen aset daerah yang ada di OPD masing-masing.

“Selanjutnya pansus akan melakukan pembuktian terhadap keterangan yang disampaikan,” katanya. Contoh jika terdapat keterangan aset memiliki segel atau sertifikat, maka pansus akan mencari bukti.

Caranya dengan melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan aset daerah tersebut. “Kita harus pastikan kebenarannya. Setelah itu baru pansus akan mengeluarkan rekomendasi,” tandasnya. (din/adv)