BALIKPAPAN – Pansus Penyelamatan Aset telah mendengar rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD. Ini dilakukan untuk mengupdate informasi terkini bagaimana proses sertifikasi aset telah berjalan.

Ketua Pansus Penyelamatan Aset H Harris menjelaskan, berdasarkan temuan BPK terdapat total 800 aset daerah milik Pemkot Balikpapan belum memiliki sertifikasi. Data terbaru sudah ada 200 aset dari 800 aset yang telah memiliki legalitas.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan sertifikat aset, tahun ini BPN memiliki target 150 aset akan mendapat sertifikasi. Namun berdasarkan pertemuan dengan OPD, pansus mendapati kenyataan realisasi terkini hanya 8 aset yang rampung sertifikasi.

Sehingga pihaknya mempertanyakan bagaimana BPN mampu mengejar target tersebut. “Kalau setiap tahunnya hanya jadi 10 sampai 20 sertifikat sampai kapan semua aset rampung,” ungkapnya.

Hal ini yang menjadi perhatian serius pansus, bagaimana dalam waktu tersisa tiga bulan bisa menyelesaikan target sertifikasi yang belum tercapai. “Sedangakan tahun depan akan bertumpuk lagi,” sebutnya.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan ini mempertanyakan, bagaimana masalah ini jika tidak selesai segera. Sehingga bagaimana merampungkan temuan BPK total 800 aset selesai sertifikasi.

“Pertama kita sudah semangat terdaftar 150 aset, tolong BPN kooperatif kami siap. Tapi ternyata baru 8 dari 150,” ucapnya. Harris menyebutkan, BPN memiliki alasan mengapa target sertifikasi 150 aset belum lancar. Termasuk kekurangan tenaga ukur.

Sehingga dalam pembahasan bersama, pihaknya sempat memberi usulan. “Apa boleh kita membuat program diadakan program pengukuran lewat tender, khusus untuk lahan kota Balikpapan dibuatkan program anggaran,” ungkapnya.

Selain masalah pengukuran, dia berpendapat ada informasi yang tidak valid mengenai status legalitas. Misalnya dari OPD terkait menyatakan lahan yang dibebaskan atau hibah, hingga masalah surat berharga tercecer. 

Pansus meminta OPD memberikan keterangan yang sebenar-benarnya alias valid. “Jangan sampai bilang ada segel, saat kami cek ternyata tidak ada. Maka siap-siap bertanggung jawab,” tegasnya. (din/adv)