TANA PASER -  DPRD Paser menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di Kabupaten Paser yang orasi ke kantor DPRD beberapa hari lalu terkait permasalahan banjir di sejumlah kecamatan. Ketua komisi I DPRD Paser Hendrawan Putra menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut ialah mahasiswa ingin mengetahui sejauh mana DPRD Paser menjalankan tugas dan fungsinya, serta langkah apa saja yang akan dilakukan DPRD terkait banjir yang melanda dibeberapa daerah.

Hendrawan  mengakui bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Paser sangat luas dan panjang. Terkait banjir yang terjadi belakangan ini, sudah lama di  disampaikan ke OPD terkait sebelum terjadi. 

"Ini hanya masalah bom waktu saja. Untuk daerah tangkapan air (catchment area) sudah banyak yang hilang akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan secara massal," kata Hendrawan, Jum'at (22/10).

Namun lanjut Hendrawan, sebagai masyarakat apalagi mahasiswa tidak boleh terlalu apriori terhadap investasi yang telah masuk di Paser. Baik itu investasi pertambangan, dan perkebunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Paser 80 persen bersumber dari pertambangan dan perkebunan. 

PDRB dari sektor tersebut mencapai Rp 1,3 triliun. Menjadi  dana perimbangan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah.

Jika dana perimbangan dari sektor tersebut telah habis. Bagaimana cara daerah mencari celah. Mengganti dana pendapatan dari sektor tersebut. 

"Ini yang menjadi tugas kita bersama," kata Hendrawan.

Jika dikaitkan dengan permasalahan banjir, dipastikan Hendrawan, DPRD telah berulang kali melakukan pembahasan tersebut hingga ke tingkat pusat.

"Kalau masalah banjir kita sudah ke DPR RI, Badan Konservasi Sumber Daya Alam provinsi Kaltim dan Pusat, Direktorat Jendral kehutanan. Bagaimana kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata politikus partai Demokrat itu.

Daerah tangkapan air di Paser sudah banyak. Mulai dari hulu sungai Telake dan hulu Sungai Kandilo. Di sana sudah banyak endapan sendimen sehingga pihaknya meminta pemerintah pusat untuk mengurangi sendimen di sungai-sungai tersebut.

"Jika tidak di kurangi sendimen tersebut. Bila curah hujan tinggi. Dimensi sungai tidak bisa menampung debit air yang tinggi," jelasnya.

DPRD Paser melalui badan musyawarah (Bamus) akan menjadwalkan untuk memanggil semua Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) yang terkait. Ini untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan ingin mengetahui sikap yang akan diambil Pemkab Paser. Ke depan agar musibah banjir tidak terulang kembali. (adv/jib)