BALIKPAPAN-Keberadaan tambang illegal di RT 45, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara akhirnya terbongkar, Selasa (16/11) pagi.

Lokasi galian batu-bara cukup sulit dicapai. Aksesnya masih berupa tanah lempung. Perlu waktu sekitar 30 menit mencapai lokasi tersebut. Kondisi yang cukup ideal untuk mengelabui petugas. 

Terbongkarnya praktik pertambangan ilegal tersebut, dikatakan Kepala Satpol PP Kota Balikpapan Zukifli berkat laporan dari petugas di lapangan, 13 November kemarin.

“Ada laporan indikasi tambang batu bara ilegal pada 13 November kemarin. Lalu saya diperintahkan oleh wali kota untuk ke lapangan. Kalau benar ada agar segera dihentikan (operasionalnya),” beber Zulkifli.

Ternyata laporan itu benar adanya, di areal seluas kurang lebih 1 hektare aparat gabungan menemukan tumpukan emas hitam dan lima pekerja yang sedang mengeruk batu bara menggunakan dua unit ekskavator.

Sesampainya di lokasi, petugas langsung menghentikan operasional dan memintai keterangan lima pekerja.

Salah satu pekerja, Sahid, mengaku baru sepuluh hari terakhir ada di tambang. Laki-laki yang merupakan pengawas pekerja ini mengaku tambang ini adalah milik seorang pria berinisial ZK. “Saya bertugas mengawasi di sini, kalau tambang punya Pak ZK dari Sulawesi,” kata Sahid.

Ketua RT 45, Karang Joang, Sadrianto mengaku mendapat laporan dari warga soal adanya tambang ilegal ini. “Hari Kamis (11/11) itu disampaikan langsung saya teruskan ke Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Saya tidak berani ngecek sendiri,” beber dia.

Akhirnya, Jum’at (12/11), Sadri bersama personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengunjungi lokasi yang disebutkan oleh warga. 

Benar saja, saat tiba di lokasi, ada kupasan lahan dan alat berat plus tumpukan batu bara.

Soal siapa pemilik lahan, Sadri juga tak tahu pasti. Yang jelas kata dia, pemilik merupakan warga ber-KTP Kutai Kartanegara.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan Zulkufli memastikan keberadaan tambang di sekitar kebun sawit itu ilegal.

Hal itu, lanjut Zulkifli mengacu pada Perda Tata Ruang dan Perwali tentang Balikpapan bebas pertambangan batu bara.

“Sehingga hari ini kami menghentikan operasional tambang ini dan kita segel alat beratnya. Kami juga berikan surat pemberhentian kegiatan melalui pengawas yanga ada di lokasi,” terang Zulkifli.

Terkait proses hukumnya, Zulkifli akan menyerahkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polresta Balikpapan, apakah dari segi izin tambang ada yang dilanggar.

Dalam Perda Balikpapan memang ada sanksi administratifnya, dari segi pidana berdasarkan Perda berupa tiping bisa dibawa ke yustisi tipiring, tapi Pemkot lebih mengarahkan ke undang-undang pertambangan. (hul)