BALIKPAPAN-Terbongkarnya praktik pertambangan ilegal di wilayah Balikpapan, Selasa (16/11) kemarin membuat anggota DPRD Balikpapan bereaksi.

Syukri Wahid, salah satu anggota DPRD Balikpapan bahkan mengusulkan pembentukan pansus tambang, untuk menyikapi ditemukannya tambang ilegal di Karang Joang, Balikpapan Utara ini.

Usulan tersebu disampaikan Syukri melalui akun instagram pribadinya, Selasa (16/11).

Hanya, wacana pembentukan panitia khusus tambang di Balikpapan mendapat penolakan dari Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah.

Politikus Partai Golkar ini menilai, pembentukan pansus bukan hal yang mendesak. Mengingat selama ini pemerintah sudah punya payung hukum yang jelas soal aktifitas pertambangan.

"Saya kira tidak perlu,  payung hukum kita sudah jelas. Ada Perda Tata Ruang nomor 12 tahun 2012 dan Perwali Nomor 12 tahun 2013 tentang Penetapan Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu bara," ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengaku akan meminta agar pengawasan di daerah perbatasan ditingkatkan agar kejadian serupa tak terulang.

"Artinya kita harus lebih waspada. Ada oknum-oknum yang berdalih tidak tahu kalau daerah ini (tambang ilegal) masuk wilayah Balikpapan," beber dia.

Khusus untuk temuan tambang di KM 25, Abdullah menyebut petambang berdalih melakukan land clearing.

Kejadian serupa, kata dia, juga sempat terjadi di kawasan Balikpapan Timur. "Dulu kan pernah ada (tambang ilegal) di Balikpapan Timur. Izinnya pembangunan perumahan, tapi batu bara dikarungin," ungkap Abdullah.

Sementara soal proses hukum, Abdullah menyebut sepenuhnya percaya kepada pihak kepolisian.

"Sudah ditangani kepolisian. Yang jelas sesuai Perda Tata Ruang di Balikpapan diharamkan tambang, jadi jelas ini melanggar," ungkap Abdullah. (hul)