BALIKPAPAN-Praktik tambang ilegal di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, membuat sejumlah pihak was was. Pasalnya, Balikpapan,

yang selama jadi satu-satunya daerah penolak tambang, "cuma" bermodal Perwali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu Bara.

Payung hukum berupa peraturan wali kota ini, dinilai sejumlah pihak, tak cukup kuat menghalau aktifitas tambang menerobos Balikpapan pada masa yang akan datang.

Pengamat hukum Universitas Balikpapan Rendi S Ismail mengatakan, sudah saatnya Kota Beriman memiliki peraturan daerah yang spesifik mengharamkam pertambangan masuk wilayah Balikpapan.

"Kalau perwali bisa saja suatu saat dibatalkan. Tapi kalau perda, ini sifatnya mengikat karena diputuskan secara bersama sama. Apalagi dalam prosesnya mesti ada diskusi politik yang juga melibatkan masyarakat," ungkap Rendi ditemui di Kampus Universitas Balikpapan, Kamis (18/11).

Menurut Rendi, dengan berbagai macam pertimbangan dan iming-iming kepada wali kota, perwali bisa saja regulasinya berubah pada masa yang akan datang.

Hal itu, lanjut Rendi, tak bisa berlaku jika larangan tertuang dalam peraturan daerah. "Kalau perda tidak bisa semudah itu. Perlu kajian, uji publik serta proses politik yang panjang sehingga tak bakal mudah dicabut," beber dia.

Namun sebelum perda dirumuskan, langkah terdekat yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan pos pemantau di wilayah perbatasan, yang jadi titik rawan pertambangan.

"Bisa saja RT diberi intensif untuk ikut melakukan pengawasan. Nanti pos penjagaan bisa dibangun di titik rawan," katanya.

Praktik tambang batu bara ilegal di Balikpapan Utara yang dihentikan Satpol PP, Selasa (16/11) lalu, kata Rendi juga jadi ujian konsistensi bagi Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.

"Ini (tambang ilegal) kan cek-cek ombak saja istilahnya. Saya yakin, banyak yang mencoba mempengaruhi beliau (wali kota) terkait tambang. Tapi saya juga berharap beliau konsisten dan tidak tergoda," kata Rendi.

Laki-laki yang juga ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kaltim ini meneruskan, selain perda, Pemkot Balikpapan juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat soal pentingnya menjaga Balikpapan dari aktifitas pertambangan batu bara.

"Aktifitas pertambangan, pada akhirnya akan membuat daya dukung lingkungan berkurang. Tengok saja daerah yang selama ini marak pertambangan, pasti tak lepas dari bencana, minimal banjir," beber doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang ini. (hul)